Ini Bedanya Problem Keuangan Masa SBY dan Jokowi versi Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani menceritakan perbedaan siginifikan soal pengelolaan keuangan negara pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.
Muhamad Wildan
Muhamad Wildan - Bisnis.com 02 Agustus 2019  |  15:32 WIB
Ini Bedanya Problem Keuangan Masa SBY dan Jokowi versi Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan konferensi pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (16/5/2019). - ANTARA/Sigid Kurniawan

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menceritakan perbedaan siginifikan soal pengelolaan keuangan negara pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.

Ketika masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menurutnya, harga minyak mentah meningkat menjadi US$90 per barel. Hal ini menyebabkan APBN goyah dan memaksa pemerintah untuk mengeluarkan subsidi lebih besar serta melakukan penyesuaian di segala lini.

Pada satu sisi, Sri Mulyani juga ditugasi untuk mengalokasikan perlindungan bagi warga miskin dan oleh karena itu dibuatlah Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Dampak dari krisis 1998 pun masih memiliki pengaruh pada APBN. "Itu situasi yang dihadapi Pak SBY. Poinnya waktu itu kita harus melaksanakan program baru dan tetap jalan," ujarnya, Jumat (2/8/2019).

Tantangan yang berbeda muncul ketika Jokowi mulai memimpin. Harga minyak pada pemerintahan Jokowi berada di angka US$30 per barel, berbanding terbalik dengan masa pemerintahan SBY dimana harga minyak cenderung tinggi.

"Setiap zaman pasti ada tantangan khusus," ungkapnya.

Menkeu mengungkapkan tantangan pada masa pemerintahan Jokowi adalah tingginya ketidakpatuhan oleh Wajib Pajak (WP) dan munculnya kebijakan tax amnesty.

"Waktu saya datang bulan Juli 2016 UU Tax Amnesty sudah ada tetapi peraturan belumm komplit sedangkan masyarakat sudah bertanya. Itulah yang menjadi tantangan sangat besar," kata Sri.

Ketika menggantikan Bambang Brodjonegoro sebagai Menkeu, Sri Mulyani bercerita bahwa dirinya meminta waktu 2 hari kepada Jokowi dalam rangka mempelajari APBN yang dipandang tidak sustainable.

Setelah mempelajari APBN dan mempelajari letak permasalahannya, Menkeu dalam sidang kabinet meminta agar anggaran sebesar Rp170 triliun dipotong dari APBN.

"Kami potong yang paling kecil pengaruhnya pada ekonomi Indonesia dan tax amnesty bisa jalan," ungkapnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
krisis ekonomi, sri mulyani

Editor : Hendra Wibawa

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top