Tangkal Pengenaan Bea Masuk Biodiesel, Pemerintah Harus Perkuat Kerja Sama Bilateral

Pengenaan bea masuk untuk produk biodiesel asal Indonesia oleh Uni Eropa merupakan sinyal pentingnya pemerintah memperkuat kerja sama bilateral dengan negara penerima produk ekspor Indonesia.
Gloria Fransisca Katharina Lawi
Gloria Fransisca Katharina Lawi - Bisnis.com 30 Juli 2019  |  10:52 WIB
Tangkal Pengenaan Bea Masuk Biodiesel, Pemerintah Harus Perkuat Kerja Sama Bilateral
Petugas mengisi bahan bakar B30 saat peluncuran Road Test Penggunaan Bahan Bakar B30 (campuran biodiesel 30% pada bahan bakar solar) pada kendaraan bermesin diesel, di Jakarta, Kamis (13/6/2019). - Bisnis/Abdullah Azzam

BEA MASUK BIODIESEL
Pemerintah Harus Perkuat Kerjasama Bilateral

Bisnis.com, JAKARTA -- Pengenaan bea masuk untuk produk biodiesel asal Indonesia oleh Uni Eropa merupakan sinyal pentingnya pemerintah memperkuat kerja sama bilateral dengan negara penerima produk ekspor Indonesia.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengatakan, pemberian bea masuk sebesar 8% sampai 18% itu akan memberi dampak pada terpukulnya kinerja ekspor biodiesel Indonesia.

Uni Eropa (UE) memberlakukan bea masuk untuk biodiesel produksi Ciliandra Perkasa sebesar 8%, Wilmar Group 15,7%, Musim Mas Group 16,3%, dan Permata Group sebesar 18%.

Alasannya, UE menuding Indonesia menerapkan praktik subsidi untuk produk bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) itu.

Andry mengkhawatirkan hal ini akan memperparah neraca dagang Indonesia. Apalagi sebelumnya Indonesia juga menghadapi restriksi produk yang sama di Amerika Serikat dan India.

"Saya melihat tentu perundingan terus dilakukan. Sebetulnya perlu dukungan negara-negara Eropa lain untuk bisa menurunkan bea masuk tersebut karena saya yakin mereka masih membutuhkan," terangnya.

Andry menyebut Indonesia punya peluang lobi dengan negara yang tergantung pada produk biodiesel nasional yakni Spanyol dan Belanda.

"Mereka menjadi negara kedua dan ketiga terbesar pengimpor biodiesel kita," ungkap Andry.

Selain itu, Andry mengingatkan pentingnya pemerintah mulai melakukan diversifikasi negara tujuan ekspor.

Misalnya dengan membidik beberapa negara di Amerika Latin seperti Peru dan negara Asia seperti Korea Selatan menjadi pasar potensial bagi Indonesia.

Bisnis.com mencatat dari rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan 5 tahun ke depan pemenuhan kebutuhan energi akan mengutamakan pemenuhan kebutuhan energi baru terbarukan (EBT).

Strategi yang akan dilaksanakan sepanjang 2020-2024 antara lain; mengakselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan, meningkatkan pasokan bahan bakar nabati, meningkatkan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi, meningkatkan pemenuhan energi bagi industri, dan mengembangkan industri pendukung EBT.

Nantinya pengembangan bahan bakar nabati akan dilaksanakan secara bertahap guna mencapai kapasitas produksi B100 yang memadai. Kapasitas produksi B100 ini akan dipenuhi melalui pemberdayaan perkebunan sawit rakyat.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Biodiesel

Editor : Achmad Aris

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top