Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan pengembangan kawasan pariwisata Danau Toba akan dimulai pada tahun ini.
“Tadi jalan keliling Samosir hanya kurang 21 kilometer. Itu sebagian sudah, hanya belum kita tunjukkan. Sudah mulai sebetulnya tahun kemarin, cuma belum ditunjukkan,” kata Jokowi di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, dikutip dari keterangan resminya, Senin (29/7/2019).
Bahkan, dia menyebut setidaknya ada 28 destinasi wisata yang bisa dikembangkan, baik yang memiliki sejarah, budaya, hingga pemandangan alam, di kawasan tersebut.
Sebagai sebuah kawasan wisata terintegrasi, aspek pengembangan sumber daya manusia (SDM) hingga membangun brand kawasan tersebut akan jadi fokus pemerintah. Termasuk membuat diferensiasi dengan kawasan wisata lainnya di Indonesia, seperti Bali dan Mandalika.
“Yang namanya terintegrasi itu semuanya, produknya, SDM-nya, kemasannya, membangun brand-nya, diferensiasinya apa dengan Bali, dengan Mandalika. Mesti harus seperti itu, harus ada diferensiasinya sehingga kalau datang ke Indonesia, ke Toba, oh masih kurang ke Bali, oh masih kurang ke Mandalika, karena ini memang beda-beda, membikin seperti itu,” ungkap Jokowi.
Adapun untuk nilai investasi yang dikucurkan, pemerintah mengalokasikan anggaran dari APBN senilai Rp3,5 triliun. Investasi dari APBN ini diharapkan bisa menjadi pemicu untuk mendatangkan investasi.
“Ini investasi dari APBN itu memberikan trigger agar investasi datang. Kita harapkan investasi yang datang tidak hanya 2 kali dari investasi yang dikeluarkan dari APBN, tetapi bisa 3, 4, 5 kali dari yang sudah dikeluarkan dari APBN. Itu semuanya akan kita dorong sehingga betul-betul ada perubahan total. Selain juga perbaikan lingkungan itu tadi yang ditanyakan, akan dikerjakan, tapi satu-satu,” tandasnya.
Dalam rencana pengembangan Danau Toba ke depan, Presiden menegaskan, potensi wisata tidak hanya menjadi satu-satunya sorotan pemerintah. Isu lingkungan merupakan isu penting yang juga harus diperhatikan.
“Ya memang perbaikan itu, yang saya sampaikan, perbaikan produk itu tidak hanya urusan mengenai tempat untuk wisatanya, tetapi lingkungannya juga harus kita urus,” tegas Jokowi.
Terkait hal tersebut, Jokowi mengatakan izin perusahaan yang merusak lingkungan bisa dicabut. Pemerintah juga akan memetakan kawasan yang diperuntukkan bagi permukiman dan kawasan wisata.
