Bisnis.com, JAKARTA - Tiap tahun, kekurangan pembiayaan untuk pembangunan dalam rangka mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) mencapai US$3 triliun.
Khusus Indonesia, kekurangan pembiayaan dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan sesuai yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 hingga saat ini mencapai Rp1.460 triliun.
Secara lebih rinci, pembiayaan yang dibutuhkan hingga 2024 mencapai Rp14.500 triliun dengan pembiayaan melalui APBN mencapai Rp6.750 triliun dan dari sektor privat mencapai Rp6.290 triliun.
Impact investment atau investasi berkelanjutan sangat potensial untuk diterapkan di Indonesia. Hal ini karena Indonesia memiliki pasar yang potensial serta hukum yang mendukung investasi seperti UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal dan UU No. 20/2008 tentang UMKM.
Lebih lanjut, Indonesia juga memiliki peluang untuk menerapkan islamic finance atau pembiayaan syariah karena zakat di Indonesia sendiri mencapai 4% dari PDB.
Meski demikian, masih terdapat 70% dari keseluruhan UMKM yang terhambat untuk mengakses fasilitas pembiayaan sehingga menghambat pertumbuhan penghasilan dari UMKM terkait.
Oleh karena itu, United Nation Development Programme (UNDP) memandang besarnya kemungkinan untuk memadupadankan Impact Investment dengan Islamic Finance dalam rangka mencapai target SDGs pada 2030.
"Sekarang ada 700 juta orang yang masih di bawah garis kemiskinan. Kita mencari instrumen apa yang bisa digunakan untuk memenuhi kekurangan pembiayaan tersebut," ujar Senior Advisor for Innovative Financing UNDP Joanne Manda, Rabu (24/7/2019).
