Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan kembali menegaskan bahwa Indonesia harus sudah bisa memenuhi sendiri kebutuhan garamnya tanpa adanya impor pada 2021.
“2021 kita enggak impor. 2020 ini kita selesaikan semua, ya kalau bisa lebih cepat lebih bagus. Pokoknya nanti kita cek semua enggak ada lagi yang gitu-gituan [impor],” ujarnya, Kamis (18/7/2019).
Adapun pemerintah telah menyelesaikan status kepemilikan lahan seluas 3.720 hektare (ha) di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebanyak 40 persen dari luasan tersebut akan dibagikan kepada masyarakat sekitar lewat program reforma agraria, sementara sisanya akan diserahkan kepada industri melalui skema hak guna usaha (HGU) untuk dimanfaatkan bagi pengembangan ladang dan industri garam.
Menurut Luhut, lahan tersebut berpotensi menghasilkan hingga 800.000 ton garam dengan standar tinggi, kadar NaCl 98 persen, yang bisa diserap dan digunakan semua jenis industri. Produksi tersebut diharapkan bisa terealisasi dalam kurun waktu 1 tahun ke depan.
“[800.000 ton] baru dari situ, belum dari daerah lain yang sudah kita garap,” katanya.
Di samping itu, 40 persen lahan dengan luasan hampir 1.500 ha juga diharapkan bisa dikembangkan secara bersama oleh rakyat melalui konsep badan usaha milik desa (BUMD) agar proses produksi garamnya bisa lebih efisien.
Baca Juga
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa setelah seluruh persoalan di Nusa Tenggara Timur selesai, pihaknya akan memulai identifikasi lahan seluas 15.000 ha di Aceh yang juga diharapkan bisa dikembangkan untuk produksi garam industri.
“Kita selesaikan ini dulu, nanti kita buat di Aceh. Kita mau membuat itu di daerah [yang] air lautnya masih bagus,” pungkasnya.
