Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia (FRI) Asep Saefuddin menilai adanya dana abadi riset yang diatur dalam UU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan teknologi (Sisnas Iptek) akan memudahkan para peneliti dalam melakukan riset tanpa terkendala oleh pendanaan.
Kendati demikian, dia berharap pemerintah dengan kemudahan administrasi para peneliti untuk melakukan riset. Pasalnya, masih sedikitnya riset yang dilakukan akibat tak ada kemudahan administrasi.
"Sebaiknya riset harus melibatkan pihak swasta supaya aplikasinya tidak terlalu lama akibat birokrasi atau kesulitan pasar," katanya kepada Bisnis.com, Rabu (17/7/2019).
Untuk diketahui, DPR awal pekan ini mengesahkan RUU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) menjadi UU yang merupakan revisi dari UU No.18/2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Melalui penerbitan UU tersebut, pendanaan untuk riset pada tahap awal dialokasikan sebesar Rp990 miliar. Pemerintah berharap dana abadi riset bisa mencapai Rp triliun.
Asep menilai, pemerintah juga perlu membantun kultur atau budaya untuk meriset di kalangan perguruan tinggi, lembaga penelitian, pemerintah, dan sekolah. Tanpa kultur riset yang baik, kegiatan riset akan bersifat instan dan proyek-proyek sesaat tanpa menghasilkan sebuah inovasi.
Baca Juga
"Jumlah riset harus dibuat dalam kerangka grand design riset nasional. Perlu prioritas yang jelas termasuk outcome riset. Jumlah yang banyak belum tentu baik, bahkan bisa mubazir, hanya menghabiskan dana saja," terang Asep.
Sekjen Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Chairil Abdini menuturkan Indonesia membutuhkan sebuah badan yang diharapkan mampu membangun ekosistem riset sehingga berdampak pada peningkatan produktivitas nasional.
Dia berharap peran badan riset nasional dapat terfokus pada kebijakan dan program untuk mewujudkan ekosistem riset dan teknologi yang tepat yang sangat dibutuhkan Indonesia ke depan.
"Badan ini dapat memainkan perannya agar triple helix perguruan tinggi (termasuk lembaga riset non perguruan tinggi) dengan industri dan pemerintah sehingga bisa memproduksi talenta, pengetahuan baru serta inovasi nasional yang benar-benar dibutuhkan," katanya.
Managing Director Sinar Mas, G. Sulistiyanto meminta agar pemerintah dapat memberikan insentif kepada pengusaha berupa super deduction tax untuk meningkatkan dan mendorong pengusaha untuk ikut serta dalam riset.
"Kami meminta enggak hanya vokasi yang diberikan insentif tetapi riset juga agar para pengusaha turut serta ikut meneliti dan mendanai riset," ujarnya.
