Kemenhub Terus Evaluasi Kesepakatan Tarif Maskapai Berbiaya Rendah

Kementerian Perhubungan terus mengevaluasi kepatuhan maskapai dan para pemangku kepentingan terhadap imbauan dan kebijakan yang sudah disepakati terkait harga promosi pada waktu tertentu bagi penerbangan berbiaya rendah.
Rinaldi Mohammad Azka
Rinaldi Mohammad Azka - Bisnis.com 15 Juli 2019  |  01:05 WIB
Kemenhub Terus Evaluasi Kesepakatan Tarif Maskapai Berbiaya Rendah
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (tengah), didampingi Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi (kiri), dan Sekjen Kemenhub Djoko Sasono (kanan) memimpin Rapat Koordinasi Kesiapan Angkutan Lebaran 2019, di Jakarta, Senin (22/4/2019). - ANTARA/Aprillio Akbar

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan terus mengevaluasi kepatuhan maskapai dan para pemangku kepentingan terhadap imbauan dan kebijakan yang sudah disepakati terkait harga promosi pada waktu tertentu bagi penerbangan berbiaya rendah.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Djoko Sasono menuturkan pemilihan waktu tertentu pada Selasa, Kamis dan Sabtu karena pada waktu-waktu tersebut tidak banyak yang melakukan penerbangan sehingga diberikan insentif.

"Artinya memang membuat masyarakat realistis dan rasional, agar tidak terbang dengan biaya mahal dan menjadi efisien. Ada 12.000 seat di tiga hari ini disebar pada jam yang relatif pendek, saya rasa itu sangat produktif," katanya, akhir pekan lalu.

Lebih lanjut, dia akan mengevaluasi terutama kalau ada hal-hal yang bisa meyakinkan pemerintah untuk memberlakukan insentif ini lebih lama.

Dia juga meminta kepada para agen perjalanan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan mengarahkan ke jam penerbangan yang mendapatkan promosi tersebut. Dia berharap pola tersebut dapat membuat pergerakan penumpang itu merata.

"Dengan diskon bukan rugi, tapi dikurangi untungnya. Semua responnya sudah positif, kalau tidak guyub rukun kroyokan, semua akan mati," jelasnya.

Dia meyakini pada titik tertentu akan ditetapkan sebuah formula perhitungan yang dapat menguntungkan seluruh pihak. Sementara ini, kesepakatan yang didapat dengan menurunkan keuntungan bersama sehingga tidak perlu ada aturan.

"Setelah ini evaluasi nanti baru ada keputusan apakah berkala seperti contoh tarif batas atas [TBA] aturannya 3 bulan atau saat dibutuhkan evaluasi harus dilakukan," jelasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Kemenhub, tiket pesawat

Editor : Akhirul Anwar

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top