Bisnis.com, JAKARTA– Seretnya kinerja penerimaan negara hingga saat ini berpotensi membuat pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan terkait pembiayaan negara.
Hingga 10 Juli 2019, pemerintah berhasil merealisasikan penerbitan surat berharga negara (SBN) gross 535,9 triliun dan neto 215,1 triliun.
Untuk SBN gross, capaian tersebut sudah 68,56% dari target yang pada 2019 dipatok mencapai Rp825,7 triliun.
Untuk SBN neto, capaian tersebut sudah mencapai 55,32%. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sendiri menargetkan realisasi SBN neto mencapai Rp388,95 triliun.
Dari sisi pendapatan, per 31 Mei 2019 pemerintah baru merealisasikan pendapatan sebesar Rp728,45 triliun atau 33,64% dari target yang ditetapkan dalam APBN 2019 yang mencapai Rp2.165,11 triliun.
Untuk diketahui, capaian tersebut lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya dimana pemerintah berhasil merealisasikan 36,21% dari target APBN 2018 yang mencapai Rp1.894,72 triliun.
Pendapatan melalui pajak pun baru terealisasi sebesar Rp496,65 triliun atau 31,48% dari target, hanya tumbuh 2,43% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dengan ini, defisit anggaran per Mei 2019 mencapai Rp127,45 triliun atau sekitar 0,79% dari produk domestik bruto (PDB).
Terkait dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman mengatakan bahwa laporan realisasi APBN 2019 akan disampaikan di hadapan DPR pada minggu depan.
Nantinya, di sana akan ditentukan apakah pemerintah perlu menggenjot pembiayaan utang untuk menutup defisit anggaran.
"Apabila melihat struktur anggaran kita, memang yang paling besar untuk pendidikan dan infrastruktur. Jadi memang pembiayaan itu untuk menunjang itu," kata Luky, Kamis (11/7/2019).
Mengingat perekonomian global yang saat ini masih cenderung tidak stabil akibat perang dagang, Luky mengatakan pihaknya terus siaga memperhatikan situasi tersebut.
Meski demikian, perubahan strategi pembiayaan akibat volatilitas situasi global baru akan disampaikan minggu depan setelah bertemu dengan DPR.
Senada, Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kemenkeu Loto Srianita Ginting pun mengatakan hingga saat ini masih belum ada pembahasan penyesuaian defisit anggaran sehingga target realisasi SBN pun masih belum dilakukan penyesuaian.
