Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memastikan relaksasi denda kepabeanan akan mulai efektif diterapkan pada 15 Juli 2019.
Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi berharap dengan skema denda kepabeanan yang baru, para pelaku usaha memiliki lebih banyak kemampuan untuk membayar denda.
"Para pelaku usaha memang banyak memberikan masukan. Harapannya makin banyak pelaku usaha yang membayar denda kepabeanan," kata Heru kepada Bisnis.com, Selasa (10/7/2019).
Heru menjelaskan, skema yang baru memberikan banyak kemudahan kepada para pelaku usaha. Pasalnya, dalam skema yang akan berlaku kurang lebih 5 hari lagi, layer pengenaan denda diperlebar.
Dengan demikian, ke depan para pelaku usaha lebih dimudahkan dalam membayar denda kepabeanan, kerena dengan layer yang banyak pelaku usaha bisa terhindar dari denda 1.000%.
"Kalau dulu kan dengan mudah dapat 1.000% akibatnya piutangnya gede karena enggak mampu bayar," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah memperlonggar layer dan pengenaan sanksi kepabeanan terhadap para eksportir maupun importir yang kurang bayar baik dari sisi bea masuk maupun bea keluarnya. Pelaksanaan kebijakan ini akan mulai diimplementasikan pertengahan bulan depan.
Pelonggaran sanksi, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP No.28/2008 terkait Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan, dimulai dengan memperluas layer sanksi yang semula 5 layer menjadi 10 layer.
Dengan perubahan layer atau lapisan sanksi tersebut, pengenaan sanksi yang diberikan kepada eksportir maupun importir juga mengalami perubahan. Kendati dari sisi sanksi tertinggi tetap sama yakni 1.000%.
