Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Bea Cukai Yakin Sanksi Eksportir Nakal Bakal Optimal

Pemerintah memastikan pengenaan sanksi bagi ekspotir yang tidak memasukan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) akan optimal.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 04 Juli 2019  |  09:56 WIB
Petugas berjaga saat ungkap kasus penyelundupan barang elektronik ilegal di Kantor Pusat Dirjen Bea dan Cukai, Jakarta, Selasa (30/4/2019). - ANTARA/Wahyu Putro A
Petugas berjaga saat ungkap kasus penyelundupan barang elektronik ilegal di Kantor Pusat Dirjen Bea dan Cukai, Jakarta, Selasa (30/4/2019). - ANTARA/Wahyu Putro A

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memastikan pengenaan sanksi bagi ekspotir yang tidak memasukan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) akan optimal.

Kepala Sub Direktorat Komunikasi dan Publikasi Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan Deni Surjantoro mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak Bank Indonesia untuk memastikan kepatuhan para eksportir.

"Pengawasan di PMK DHE SDA dilakukan oleh Bank Indonesia. Hasil pengawasan diteruskan ke Bea Cukai untuk dilakukan penagihan," ungkap Deni, Kamis (4/7/2019).

Seperti diketahui, dalam PMK 98/2019 Kepala Kantor Pabean betugas melakukan perhitungan denda dengan mendasarkan pada hasil pengawasan Bank Indonesia yang menunjukkan adanya pelanggaran. 

Selain itu, kepala Kantor Pabean mengenakan sanksi administratif berupa penundaan pemberian pelayanan kepabeanan di bidang Ekspor dengan mendasarkan pada hasil pengawasan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan perhitungan denda Kepala Kantor Pabean atas nama menteri menerbitkan surat tagihan pertama kepada eksportir, surat tagihan kedua, yang diterbitkan apabila dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal surat tagihan diterbitkan, eksportir tidak melunasi kewajibannya. 

Surat tagihan ketiga, yang diterbitkan apabila dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua eksportir tidak melunasi kewajibannya. 

Apabila dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama diterbitkan eksportir tidak melunasi kewajibannya, atas pemberitahuan ekspor barang (PEB) berikutnya tidak dilayani sampai dengan Eksportir inelunasi kewajibannya.

Sedangkan apabila dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga diterbitkan eksportir tidak melunasi kewajibannya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bisa menerbitkan surat penyerahan tagihan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara untuk diproses lebih lanjut penyelesaiannya, mengenakan sanksi administratif berupa penundaan pemberian pelayanan kepabeanan di bidang ekspor dan menyampaikan informasi kepada Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

eksportir
Editor : Tegar Arief
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

Foto loadmore

BisnisRegional

To top