Bisnis.com, JAKARTA—Setidaknya sudah dua kali Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan khusus dengan pihak kerajaan Arab Saudi terkait kepastian rencana investasi Saudi Aramco di Tanah Air. Hingga kini, kepastian investasi perusahaan perusahaan terbesar di dunia versi Lembaga pemeringkat internasional Fitch dan Moody's di Cilacap belum menemui titik terang.
Akhir pekan lalu, Jokowi menggelar pertemuan bilateral dengan Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Pangeran Mohammad bin Salman (MBS) di sela pertemuan G20, di Osaka, Jepang. Ada dua isu besar yang dibahas dalam pertemuan tersebut, salah satunya adalah kerja sama antara Pertamina dengan Aramco.
Mundur dua bulan sebelumnya, saat melawat ke Arab Saudi, Jokowi menerima kunjungan kehormatan Menteri Energi, Industri dan Sumber Daya Mineral Kerajaan Arab Saudi Khalid Al-Fatih untuk menindaklanjuti kerja sama kedua perusahaan.
Adapun perkembangan pembahasan kerja sama Aramco dan Pertamina masih seputar penghitungan valuasi aset Kilang Cilacap. Saat ini, kedua pihak akan kembali memilih konsultan keuangan untuk menghitung aset kilang tersebut.
Dalam wawancara bersama Bisnis pertengahan Juni lalu, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan konsultan keuangan yang dipilih akan bekerja selama juli sehingga selesai bekerja satu bulan. Diharapkan pada Oktober mendatang kepastian kerja sama terjadi.
Sebenarnya, pada awal tahun PT Pertamina telah melakukan valuasi ulang yang dilakukan oleh PricewaterhouseCoopers (PWC), yang hasilnya telah disampaikan kepada Saudi Aramco yaitu equity value sebesar US$3,98 miliar atau setara dengan US$5,18 miliar enterprise value.
Selanjutnya pada 11 April 2019, tim teknis Pertamina dan Aramco sudah bertemu di Dammam terkait hasil evaluasi PWC. Namun demikian hasil valuasi tersebut belum disepakati oleh Saudi Aramco karena ada perbedaan metodologi.
Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman mengatakan pada bulan ini pihaknya bersama Aramco masih fokus memilih konsultan keuangan. “Lalu melakukan valuasi, dan pasti sebelum perjanjian berakhir pada akhir Oktober, seharusnya sudah ada deal,” tuturnya kepada Bisnis.
Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina Ignatius Tallulembang mengatakan skema baru tersebut tengah disusun untuk segera disodorkan kepada Saudi Aramco. Dengan adanya tawaran skema baru, pembahasan joint venture design agreement (JVDA) bisa diperpanjang hingga 3 bulan ke depan.
"Belum sepakat, tapi ada keinginan para pihak untuk melakukan pembicaraan lanjutan dengan mungkin konsep yang berbeda," katanya di kantor Kementerian ESDM, Rabu (12/6/2019).
Dia menjelaskan skema yang akan diambil bukan berupa spin off dengan terlebih dahulu melalui proses valuasi aset. Dalam skema baru yang akan ditawarkan nanti, pengembangan Kilang Cilacap akan dilakukan sendiri oleh Pertamina. Setelah itu, kerja sama baru akan dilakukan dengan Saudi Aramco untuk aset baru setelah kilang.
"Jadi bukan spin off lagi, bukan valuasi aset, tapi mungkin kayak kita kerja sama bikin yang baru. Mau petrokimia oke, atau mau produk-produk baru yang akan dihasilkan dari Cilacap dengan unit baru," tuturnya.
Adapun pembahasan valuasi aset sebelumnya telah berakhir pada Desember 2018 dan diperpanjang hingga Juni 2019.
Sementara itu, usulan skema tersebut rencananya disodorkan kepada pihak Saudi Aramco. Menurutnya, pada dasarnya pemerintah masing-masing, baik Indonesia maupun pihak kerajaan Arab Saudi masih menghendaki adanya kerja sama antar dua perusahaan migas negara tersebut.
Apabila skema kerja sama baru diterima dan berlanjut, maka kemungkinan akan ada penyesuaian dalam jadwal penyelesaian proyek. Untuk porsi Pertamina saja, pengembangan kilang baru akan selesai pada 2025.
Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan perubahan skema bisnis pengembangan kilang merupakan hal yang biasa, sehingga menemukan titik tengah yang memberikan keuntungan kepada dua belah pihak. “Sebenarnya ini merupakan upaya untuk mencari titik temu,” katanya.
Menurutnya, Saudi Aramco juga perlu menghadirkan investasinya ke Indonesia, untuk menambah portofolio bisnis sekaligus memperluas jaringan globalnya.
Sementara itu, bagi Pertamina, kerja sama ini sebagai awal untuk skema bisnis pengembangan proyek kilang dengan investor global.
EKSPANSI ARAMCO
Pekan lalu, tepatnya pada 26 Juni 2019, Saudi Aramco dan afiliasinya menandatangani 12 perjanjian dengan perusahaan besar Korea Selatan untuk memperkuat hubungan kedua negara, memperluas operasi internasional, hingga mendukung keamanan energi kawasan.
Khusus untuk bidang petrokimia, Saudi Aramco dan S-Oil meningkatkan fasilitas produksi olefin. Adanya fasilitas baru ini akan meningkatkan porsi petrokimia S-Oil dari 8% menjadi 13% dan mampu memproduksi produk propylne dan bensin.
Pada 22 Mei 2019, Saudi Aramco juga mengumumkan penandatanganan perjanjian pembelian saham untuk mengakuisisi 70% saham di Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) senilai US$69,1 miliar.
Masih di hari yang sama, Aramco juga mengumumkan kerja sama dengan penandatangan pokok perjanjian (Head of Agreement) dengan Semra LNG. Kerja sama di bidang jual - beli gas alam cair (LNG) selama 20 tahun ke depan atau sekitar 5 juta ton per tahun (Mtpa).
Selain dengan Korea Selatan, Saudi Aramco baru-baru ini juga bekerja sama dengan Norinco Group dan Panjin Sincen untuk mengembangkan komplek pemurnian dan petrokimia terintegrasi. Kerja sama joint venture ini tercatat mengikat investasi sekitar US$10 miliar dan direncanakan berproduksi pada 2024.
Dengan ekspansifnya Aramco di berbagai lini bisnis, tentunya mengundang pertanyaan. Apakah menghadirkan investasi kilang di Indonesia belum menjadi prioritas?
Mengingat HoA pengembangan Refinery Development Master Plan (RDMP) Cilacap yang ditandatangani sejak 2015, belum menemukan titik terang hingga saat ini.
Padahal untuk menyambut investasi Aramco di Tanah Air, “karpet merah” berupa insentif pajak, pengadaan lahan dan spin off aset telah diberikan. Kurang apa lagi Aramco?
Kronologi Kerja Sama Proyek RDMP IV Cilacap
2014 : Pertamina melakukan RDMP pemilihan mitra kerja dengan menyampaikan estimasi awal proyek dari hasil BFS (mass balance, kapasitas kilang RDMP adalah 370 kbpd, estimated capex adalah $3-3.5bn, dan expected IRR sebesar 15%). Saudi Aramco terpilih sebagai mitra dengan penandatanganan MoU pada Desember 2014.
2015 : HoA ditandatangani
2016 : Menyepakati prinsip-prinsip bisnis utama, Pertamina dan Aramco menyepakati JVDA dengan pembagian nilai usaha 55% (Pertamina) 45% (Aramco)
2017 : Joint BED study Pertamina – Saudi Aramco diselesaikan dengan kapasitas kilang 400kbpd dan estimasi capex US$5.8 miliar
2018 : Saudi Aramco tetap menuntut IRR 15%. Untuk itu Saudi Aramco meminta agar mendapatkan fasilitas insentif fiskal dari Pemerintah Indonesia yang diantaranya tax holiday. Pada akhir Juni, Pertamina telah mencapai progress penyelesaian 3 permintaan Aramco yakni, Pemberian tax holiday selama 20 tahun melalui PMK 35/2018, Pembebasan lahan, dan persetujuan spin off Unit Bisnis Kilang RU IV – Cilacap beserta hasil valuasi unit bisnis tersebut.
Pada 19 November 2018: dalam pertemuan tingkat tinggi di Jakarta, Saudi Aramco menyatakan akan meninjau ulang kembali hasil valuasi RDMP IV Cilacap dan segera menyampaikan hasilnya kepada Pertamina.
2019 : Pertamina telah melakukan valuasi ulang yang dilakukan oleh PricewaterhouseCoopers (PWC), yang hasilnya telah disampaikan kepada Saudi Aramco yaitu equity value sebesar US$3,98 Miliar (setara dengan US$5,18 Enterprise Value).
