Bisnis.com, JAKARTA - Distribusi Tanah Objek Reforma Agraria (Tora) dan Perhutanan Sosial akan menjadi salah satu fokus kerja utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun depan.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyampaikan, selain distribusi TORA dan Perhutanan Sosial, pembentukan kelompok tani hutan mandiri juga akan digalakkan guna mengentaskan kemiskinan di tingkat tapak, utamanya di daerah sekitar kawasan hutan.
Tercatat, hingga 11 Juni 2019 realisasi perhutanan sosial mencapai sudah mencapai seluas 3,09 juta hektare yang diberikan kepada 679.467 Kartu Keluarga dan diklaim telah memberi manfaat ekonomi kepada 2,7 juta jiwa masyarakat di dalam dan sekitar hutan.
Realisasi Hutan Sosial per skema terdiri atas Hutan Desa (1,33 juta Ha); Hutan Kemasyarakat (645.221,82 Ha; Hutan Tanaman Rakyat (339.199,68 Ha); Kemitraan Kehutaan yang terdiri atas Kulin KK (282.733 Ha) dan IPHPS (25.977,59 Ha); dan Hutan Adat (21.935,34 Ha).
Tak hanya itu, tahun ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga telah menyiapkan redistribusi lahan kawasan hutan seluas 2,4 juta hektare untuk Program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA).
Capaian luas redistribusi lahan 2,4 juta hektare tersebut berasal dari kategori inventarisasi dan verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan sekitar 993.199 hektare, dan dari kategori noninventarisasi dan verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan sekitar 1,41 juta hektare.
Selain itu, prioritas kerja KLHK pada 2020 juga akan fokus untuk memperkuat ekonomi nasional, investasi dan ekspor melalui deregulasi perizinan yang menghambat, pemberian insentif dan kepastian hukum.
Kemudian, meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS), perlindungan dan pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan sampah, penegakan hukum, hingga penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta restorasi gambut.
Selanjutnya, melakukan pembangunan infrastruktur yang langsung dirasakan masyarakat, penguatan pendidikan vokasional untuk menghasilkan sumber daya manusia yang siap kerja.
"Terakhir, melakukan penguatan program yang menyerap tenaga kerja masyarakat dalam jumlah besar," kata Siti dalam keterangan resminya, Selasa (25/6).
Siti juga menyampaikan, kegiatan prioritas KLHK lainnya untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah pada tahun depan adalah melakukan peningkatan industri berbasis pertanian--dengan sistem agroforestri--yang terintegrasi hulu-hilir serta peningkatan daya saing destinasi dan industri pariwisata termasuk wisata alam.
Selain itu, KLHK juga akan terus melakukan pemeliharaan, pemulihan dan penataan kawasan hutan. Serta, melakukan berbagai pencegahan, penanggulangan, serta pemulihan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga mendukung Rencana Kerja KLHK untuk Tahun Anggaran 2020.
“Semoga upaya kita semua untuk meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia serta melestarikan lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan dapat kita wujudkan bersama,” kata Viva Yoga.
