IMF : Optimalkan Aset Negara

Pengelolaan aset yang optimal oleh pemerintah akan menghasilkan pendapatan tambahan untuk Produk Domestik Bruto (PDB).
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 19 Juni 2019  |  11:09 WIB
IMF : Optimalkan Aset Negara
Kantor pusat International Monetary Fund (IMF) di Washington, AS. - Reuters/Yuri Gripas

Bisnis.com, JAKARTA -- Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) menyebut bahwa pengelolaan aset yang optimal akan menghasilkan pendapatan sebesar 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
 
Hal itu disampaikan dalam kajian berjudul A Global Picture of Public Wealth yang dirilis pada Selasa (18/6/2019), yang merupakan hasil analisis atas aset dari 38 negara dan liabilitas yang mencakup negara berpenghasilan rendah, berkembang, dan negara maju.
 
Grafik negara maju, seperti tertulis dalam kajian tersebut, ditunjukkan memiliki balance sheet yang lebih besar dibandingkan dengan pasar negara berkembang dan negara berkembang berpenghasilan rendah. 
 
"Ini mencerminkan ukuran sektor publik mereka, yang umumnya menyediakan lebih banyak infrastruktur dan layanan. Tetapi, ekonomi maju juga memiliki tingkat liabilitas yang lebih besar dan rata-rata, kekayaan bersih yang lebih rendah," tulis laporan tersebut seperti dikutip Bisnis, Rabu (19/6).

Namun, IMF menekankan bahwa memiliki aset besar tidak menjamin negara-negara tersebut dapat keluar dari kerentanan terhadap utang. Pasalnya, keseimbangan neraca suatu negara sangat ditentukan oleh sifat aset yang dimiliki oleh negara terkait. 
 
Fiscal Monitor yang dilakukan oleh IMF ini meliputi uji tekanan fiskal untuk Amerika Serikat (AS), analisis rencana investasi publik yang dibiayai oleh upaya mobilisasi pendapatan domestik di Indonesia, dan kepemilikan silang dalam sektor publik di Jepang. 
 
Harapannya, dengan keberadaan data terkait aset ini, pemerintah bisa lebih aktif mengelola neraca mereka. Apalagi, pengelolaan aset pemerintah yang lebih baik bisa menghasilkan pendapatan sebesar 3 persen dari PDB setiap tahunnya. Angka ini lebih dari jumlah pembayaran bunga yang dibayar negara-negara maju untuk menutupi utang mereka. 
 
Adapun jumlah 38 negara memperluas cakupan negara yang dijadikan basis kajian ini. IMF mencatat ada tujuh negara tambahan dalam pengawasan fiskal saat ini yakni Meksiko, Malta, Makedonia Utara, Senegal, Armenia, Uzbekistan, dan Lithuania. Negara-negara dalam basis data sekarang mencakup hampir 63 persen dari PDB global. 
 
Total aset sektor publik di negara-negara yang dijadikan basis kajian ini senilai US$103 triliun, atau 216 persen dari PDB. Aset-aset ini terdiri dari infrastruktur publik seperti jembatan dan jalan, aset keuangan seperti deposito bank, serta cadangan Sumber Daya Alam (SDA).
 
Sementara itu, total liabilitas dari basis kajian itu mencapai US$93 triliun yang terdiri dari sekitar US$44 triliun dari utang pemerintah umum, tetapi juga termasuk US$22 triliun dari kewajiban pensiun saat ini dan utang BUMN.
 
Kekayaan bersih — aset dikurangi kewajiban — mencapai US$10 triliun atau 21 persen dari PDB untuk kelompok negara ini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
imf

Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top