Bisnis.com, JAKARTA — Inefisiensi dinilai menjadi salah satu penyebab tingginya tarif angkutan udara yang tercipta saat ini, kendati tidak dipungkiri penaikan tarif angkutan memang mendesak.
Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut B Pandjaitan menyebutkan selama ini ada sejumlah hal baik yang dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa angkutan udara atau maskapai maupun pemerintah yang menyebabkan inefisiensi sehingga berdampak pada tingginya biaya pengangkutan udara saat ini.
"Dari jaman dahulu ini [inefisiensi] sampai sekarang. Sekarang baru kelihatan dampaknya," ujar Luhut usai acara Hala bi Halal Kementerian Koordinator Bidang Maritim, Selasa (11/6/2019).
Salah satu inefisiensi yang timbul dari maskapai sendiri seperti pembelian pesawat yang tidak pas.
Dia mencontohkan, penggunaan pesawat jenis bombardier dan ATR oleh maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia. "Sekarang sudah bisa mulai dijual kembali.
Tadi Dirut Garuda sudah memberikan penjelasan ke kami dan juga kita sampaikan feedback itu, ujarnya.
Baca Juga
Selain terkait pesawat, adapula inefisiensi yang disebabkan tingginya harga avtur atau bahan bakar pesawat.
Menurutnya, harga avtur dalam negeri saat ini yang berkisar 20% atau 21% lebih tinggi dari Mean of Platts Singapore (MOPS) disebabkan oleh monopoli penjualan oleh Pertamina.
Untuk itu, pemerintah berencana menghadirkan dua satu atau dua pemain lainnya untuk menyuplai avtur bagi maskapai.
Luhut menyebutkan, investasi di bidang penyediaan ini terbuka bagi pihak mana saja. Kendati demikian, pemerintah akan mendahulukan pemain dalam negeri.
Selain itu, pemasok avtur di luar Pertamina tersebut juga nantinya diharapkan bisa menyediakan bahan bakar pesawat bersubsidi di daerah.
"Jadi memang nggak boleh dikuasai sendiri lagi, saya sudah katakan. Nanti harus ada satu lagi pembanding. Tapi memang ada yang bilang, subsidi di daerah. Carilah partner yang mau juga subsidi di daerah," ujarnya.
Inefisiensi-inefisiensi ini, jelas Luhut tidak hanya terjadi di tubuh Garuda Indonesia tetapi juga maskapai lainnya di dalam negeri.
Kendati demikian, dia juga menyebutkan bahwa saat ini tarif penerbangan domestik yang berlaku di Indonesia tergolong murah bila dibandingkan dengan maskapai lain yang ada di Dunia. Indonesia, katanya ada dalam urutan negara dengan tarif angkutan udara terendah ke enam.
Oleh karena itu, penyesuaian tarif memang sesuatu yang lumrah terjadi. Kendati demikian, penyesuaian tarif ini hendaknya dilakukan secara proporsional dan berkala.
Selain itu, dia menyebutkan penyesuaian tarif juga hendaknya dilakukan dengan mempertimbangan profil penumpang.
"Harga itu memang harus dinaikin tapi memang kenaikannya harus dilakukan secara gradual dan di sektor sektor yang orang-orang mampu. Di sektor yang kurang mampu, harga itu harus dikasih subsidi," terangnya.
Maskapai Asing
Untuk menekan tarif angkutan udara di dalam negeri, pemerintah juga berencana untuk menghadirkan maskapai asing.
Menurut Luhut, hadirnya maskapai asing di dalam negeri bukanlah hal baru. Pasalnya, selama ini Air Asia yang merupakan maskapai asal negeri jiran, Malaysia juga telah beroperasi melayani rute-rute domestik di dalam negeri. Tentu saja, dengan aturan kepemilikan yang berlaku.
Oleh karena itu, menurutnya tidak menjadi masalah jika ke depan ada lebih banyak maskapai asing yang turut melayani rute domestik di Indonesia. Kendati demikian, hal ini harus dilakukan perlahan dan tidak boleh terburu-buru.
Selain itu, maskapai asing tersebut juga harus diwajibkan melayani penerbangan di luar rute-rute gemuk.
"Dia juga harus mau pada rute-rute yang subsidi. Nah itu membuat tadi supay lebih efisien," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga menyambut baik wacana agar maskapai asing bisa ikut masuk menggarap rute-rute penerbangan yang ada di Indonesia.
Menurutnya, maskapai asing ini bisa menghadirkan kompetisi sehingga terjadi keseimbanga baru antara permintaan dan ketersediaan layanan.
"Bukan asingnya tetapi kompetisinya. Teori basic economy kan gitu. Harga akan jadi lebih fair. Kalau supply sedikit demand banyak harga tinggi," ujarnya.
Kendati demikian, dia menekankan bahwa ada sejumlah ketentuan yang perlu dilihat dan dipatuhi terkait hal ini.
Salah satunya adalah terkait kepemilikan penyedia layanan penerbangan asing yang masuk ke Indonesia di mana setidaknya 51% kepemilikan harus dari dalam negeri.
Meski demikian, kepemilikan 51% dalam negeri itu itu tak melulu harus oleh maskapai penerbangan juga.
"Ownership harus dengan orang lokal. Ga mesti dengan orang yang punya bisnis penerbangan," katanya.
Senada dengan Luhut, dia oun menyampaikan bahwa maskapai asing yang masuk ke Indonesia tidak boleh hanya mengambil rute-rute gemuk saja tetapi juga rute-rute ke daerah perintis.
Kendati demikian, sejauh ini belum ada pembahasan terkait perbandingan jumlah rute gemuk dan rute perintis yang bisa dan harus diambil oleh maskapai asing. Menurutnya, hal ini perlu dibahas mendalam dengan pihak terkait seperti Indonesian National Air Carrier Association (INACA) dan lainnya.
Adapun, untuk menghindari kalah saing, maskapai dalam negeri pun diminta untuk terus berbenah dan menata diri. Diapun yakin bahwa maskapai dalam negeri tangguh dan siap menghadapi persaingan.
