Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan Surat Edaran kepada para Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk meninjau sekaligus mengkampanyekan mudik tanpa sampah plastik.
Kampanye itu dengan melakukan edukasi kepada masyarakat dan menyediakan sarana pengelolaan sampah yang memadai seperti mengadakan tempat sampah terpilah di fasilitas publik.
Rosa Vivien Ratnawati, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3) KLHK mengatakan hal itu dilakukan agar selama musim mudik, Pemerintah Daerah dapat menjaga dan mengelola timbunan sampah di daerahnya.
Selain itu, dia juga meminta agar pemerintah daerah dapat mengawasi penimbunan sampah pada Rest Area yang berada di wilayahnya.
"Untuk pemerintah daerah ini kami juga meminta untuk dilakukan pengawasan pemilahan sampah, baik untuk yang didaur ulang ataupun sampah yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir [TPA] dari Rest Area yang berada di wilayahnya," kata Vivien saat melakukan kampanye 'Mudik Asik Tanpa Sampah Plastik' di Rest Area KM 19 Tol Jakarta-Cikampek, Rabu (29/5/2019).
Vivien menyampaikan tren sampah pada arus mudik biasanya meningkat. Pihaknya mencatat, tahun lalu penimbunan sampah selama arus mudik lebaran mencapai 13.500 ton.
Baca Juga
"Total sampah mudik tahun lalu itu 13.500 ton dari total pemudik sebanyak 19.000 juta orang. Tahun ini pemudik diperkirakan ada sekitar 23 juta orang, dengan asumsi pembuangan sampah tiap orang 0,7 kg/hari bisa dihitung sendiri perkiraan sampahnya pada periode mudik ini," lanjutnya.
Desi Pratita, Kepala Bidang Umum dan Logistik Rest Area KM 19 menyampaikan sejak pada masa arus mudik, penimbunan sampah di Rest Area KM19 akan meningkat dua kali lipat dari total timbunan sampah sebanyak 3 ton-4 ton/hari.
