Puluhan Ribu Kontraktor Gulung Tikar, Jokowi Diminta Bantu Hidupkan Lagi

Hal tersebut disampaikan Sekjem BPP Gapensi Andi Rukman Karumpa. Dia mendorong agar pemerintah bisa memberikan dukungan untuk memajukan UKM di sektor konstruksi.
Fitri Sartina Dewi
Fitri Sartina Dewi - Bisnis.com 25 Mei 2019  |  13:57 WIB
Puluhan Ribu Kontraktor Gulung Tikar, Jokowi Diminta Bantu Hidupkan Lagi
Presiden Joko Widodo (tengah) menyalami pekerja, didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) meninjau pembangunan jalan desa dan pengerjaan saluran air ke persawahan di Desa Pannyangkalang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Kamis (15/2). - JIBI/Paulus Tandi Bone

Bisnis.com,JAKARTA — Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) berharap Presiden terpilih 2019 bisa menghidupkan kembali puluhan ribu kontraktor yang gulung tikar.

Hal tersebut disampaikan Sekjem BPP Gapensi Andi Rukman Karumpa. Dia mendorong agar pemerintah bisa memberikan dukungan untuk memajukan UKM di sektor konstruksi.

“Salah satu poin yang kami minta agar Presiden terpilih Bapak Jokowi dan Ma’aruf Amin membantu Gapensi menghidupkan kembali puluhan ribu anggota kami yang gulung tikar sebab pasar konstruksi yang kurang berpihak ke pelaku UKM konstruksi,” ujar Andi dalam siaran pers, Sabtu (25/52019).

Andi mengatakan jumlah kontraktor swasta nasional yang tergabung di asosiasinya mengalami penyusutan tajam.

Hal itu disebabkan banyaknya kontraktor yang gulung tikar karena tidak lagi kebagian pasar konstruksi yang didominasi kontraktor kakap dan BUMN.

“Lebih dari separuh anggota kami, yang usaha kecil menengah (UKM) menghilang. Mungkin saat ini sekitar 35 ribu. Dulu bisa sampai 80 ribu anggota aktif. Sebab bisnis mereka mati,” ucapnya.

Andi mengatakan, dominasi BUMN di berbagai proyek membuat pasar konstruksi di menengah ke bawah relatif tidak berkembang.

Dia menuturkan, sebenarnya pihaknya tidak keberatan terhadap penugasan khusus kepada BUMN. Apalagi jika proyek-proyek tersebut memang membutuhkan pembiayaan yang besar sehingga BUMN memang dianggap layak untuk mengerjakannya.

“Namun, proyek-proyek ini belum cukup melibatkan swasta dalam proses pengerjaannya, karena faktanya tidak dipadatkaryakan. Misalnya porsi beton, pancang besar, peralatan yang besar sampai yang kecil-kecil belum disubkonkan ke swasta kecil-kecil, anggota kami,” ungkapnya.

Di sisi lain, anggota Gapensi dilarang menggarap dana desa. Sebab, dana desa dikelola oleh daerah dan proyeknya tidak terkontrak. Anggotanya juga berusaha menggarap proyek APBD. Namun APBD pun sangat terbatas.

“Oleh sebab itu, kita berharap agar pemerintahan terpilih nantinya membuat terobosan kebijakan agar puluhan ribu kontraktor kembali bergairah dalam menghidupkan perekonomian daerah,” imbuhnya.

Sebelumnya, Gapensi mengapresiasi kebijakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono yang mengimbau BUMN karya tidak mengerjakan proyek konstruksi bernilai di bawah Rp100 miliar dan diserahkan kepada kontraktor UKM swasta.

Andi mengatakan, sektor konstruksi memiliki konstribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi yakni sebesar 10,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional pada tahun lalu dan memiliki multiplier effect terhadap sektor lain. Bahkan pasar konstruksi Indonesia merupakan pasar konstruksi terbesar di Asia Tenggara dan nomor 4 terbesar di Asia, setelah China, Jepang dan India.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
konstruksi, jasa konstruksi

Editor : M. Taufikul Basari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top