Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan tahap pembangunan Ibu Kota baru bakal terdiri atas dua fase, yakni Fase Pertama 2024-2030 dan Fase Kedua 2030-2045.
Hal itu disampaikannya saat Dialog Kajian Awal Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Kamis (16/5/2019). Dialog tersebut dihadiri oleh Chief Knowledge Worker Ruang Waktu Wicaksono Sarosa, Associate Profesor Institut Teknologi Bandung Ibnu Syabri, Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia Turro Selrits Wongkaren, Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti Yayat Supriatna.
Selain itu, juga dihadiri oleh Peneliti Utama Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Danny Hilman Natawijaya, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia Soelaeman Soemawinata dan Ketua Umum Ikatan Ahli Perencana Bernardus Djonoputro.
Bambang mengatakan pembangunan ibu kota baru fase Pertama, untuk Zonasi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (2.000 ha) dilakukan pembangunan infrastruktur dan fasilitas pusat pemerintahan serta pembangunan fungsi utama seperti istana, kantor lembaga negara legislatif, eksekutif, dan yudikatif, taman budaya, juga botanical garden.
Pada Zonasi Kawasan IKN (40.000 ha) dilakukan pembangunan fungsi pendukung seperti gedung dan perumahan ASN, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta fasilitas penunjang seperti sarana dan prasarana universitas, Science and Techno Park, Hi-tech and Clean Industries, R&D Center, MICE/Convention Center, Sport Center, dan Museum.
Adapun fase Kedua, untuk Zonasi Kawasan Perluasan IKN 1 (200.000 ha) akan dilakukan klaster permukiman non ASN, National Park, Konservasi Orang Utan/Kebun Binatang, bandara, dan pelabuhan. Untuk Zonasi Perluasan IKN 2 (>200.000 ha) dikembangkan metropolitan dan wilayah pengembangan terkait dengan wilayah provinsi sekitarnya.
Baca Juga
“Dari segi desain, ibu kota negara baru kita akan seperti Washington DC, benar-benar kota yang basisnya pemerintahan, karena fungsinya hanya untuk pusat pemerintahan dan komersial pun hanya untuk mendukung pusat pemerintahan itu. Jadi, kita tidak berpikir out of the blue, kita benar-benar mempertimbangkan semua hal,” tegas Menteri Bambang, Kamis (16/5/2019).
Beberapa hari yang lalu, Bappenas sempat melakukan kunjungan bersama presiden untuk melihat wilayah ibu kota baru. Hasil kunjungan kerja Presiden Joko Widodo bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas ke Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur pada 6-7 Mei 2019 menghasilkan analisis mengenai kelaikan dua lokasi tersebut.
Bambang menuturkan bahwa setiap lokasi yang dikunjungi memiliki berbagai keunggulan yang berbeda. Keunggulan wilayah Kalimantan Tengah yakni memiliki akses terhadap Bandara Tjilik Riwut (Hierarki Pengumpul Tersier), dan jauh dari titik bencana gempa bumi, selain itu, sebanyak 97,04 persen wilayah delineasi tergolong ke dalam area yang aman dari banjir
Adapun ketersediaan lahan yang luas dengan 70 persen status hutan produksi konversi (bebas konsesi) dan hutan produksi dengan konsesi Hutan Alam.
Sementara, kelemahan Kalimantan Tengah yakni lokasi jauh dari pelabuhan laut sekitar lebih kurang enam jam dan ketersediaan sumber daya air tanah terbatas, hanya tersedia air sungai. Selain itu, di sebagian besar wilayah delineasi memiliki lapisan gambut yang rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan, serta struktur demografi relatif homogen dan secara historis pernah terjadi konflik sosial.
Kemudian, Keunggulan Kalimantan Timur dekat dengan dua bandara besar di Balikpapan dan Samarinda dekat dengan akses Jalan Tol Balikpapan—Samarinda serta dekat dengan Pelabuhan Semayang Balikpapan.
Selain itu, ketersedian infrastruktur jaringan energi dan air bersih melimpah serta struktur demografi heterogen, sebagian besar merupakan pendatang sehingga dapat lebih mudah menerima pembaharuan.
Kemudian, keunggulan lainnya yakni lokasi delineasi dilewati Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II di sekitar Selat Makassar sehingga bebas bencana alam gempa bumi dan kebakaran hutan selain itu, lokasi juga tidak berbatasan langsung dengan batas negara serta memiliki ketersediaan lahan dengan status Area Penggunaan Lain hutan produksi dengan konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) dan hutan produksi yang bebas konsesi.
Namun di sisi lain, kelemahan Kalimantan Timur yang dipertimbangkan pemerintah yakni wilayah yang berada pada kawasan rawan banjir pada wilayah yang dekat dengan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) serta ketersediaan sumber daya air tanah rendah.
“Kalau ibu kota ini dibangun di Kalimantan, harus ada konsep urban forest, green city atau eco-city, itu akan menjadi perhatian kami. Ini untuk menjelaskan bahwa kami sangat peduli masalah lingkungan, kami akan membuat kota itu seinklusif mungkin. Kami juga akan mengundang urban designer untuk mendesain ibu kota,” tutur Menteri Bambang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
