Bisnis.com, JAKARTA—Pelaku usaha menilai keinginan pemerintah untuk menyamai atau bahkan mengungguli produksi perikanan China sulit untuk tercapai karena masih ada regulasi yang belum mendukung upaya peningkatan tersebut.
Ketua Bidang Perikanan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Thomas Dharmawan mencontohkan salah satunya adalah pembatasan bobot kapal untuk penangkapan dan pengangkutan ikan.
“Agak susah karena di China itu pemerintahnya dukung sekali untuk para nelayan penangkap ikan itu [ada] program setiap nelayan diberi kredit 20 kapal untuk mencari ikan di mana-mana. Di Indonesia kan dibatasin banget, kapalnya ga boleh lebih besar dari 150GT atau 200 GT” katanya ketika dihubungi Bisnis, Selasa (7/5/2019).
Thomas berpendapat untuk bisa mencapai produksi perikanan tangkap sebesar kinerja China, Indonesia harus membuka izin bagi pemanfaatan kapal-kapal besar di atas 300 GT. Untuk menjaga kelestarian perikanan dalam negeri, penggunaan kapal-kapal besar ini bisa ditetapkan untuk penangkapan ikan di laut lepas atau high seas.
Selain itu, Indonesia juga tidak bisa hanya bergantung pada hasil tangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia. Pasalnya, kendati saat ini stok ikan lestari Indonesia sudah meningkat dan mencapai 13,1 juta ton, sudah barang tentu jumlah tangkapan harus dibatasi demi menjaga kelestarian perikanan Indonesia.
Dia mengatakan sesuai regulasi yang ada jumlah tangkapan yang diperbolehkan hanya mencapai 80% dari total stok ikan. Dengan kata lain, kalaupun bisa digenjot, produksi maksimal perikanan tangkap Indonesia hanya akan mencapai 10,48 juta ton. Adapun, produksi perikanan tangkap China pada 2016 sudah mencapai 17,807 juta ton.
Padahal, berdasarkan komposisi kapal penangkap ikan yang ada saat ini, tangkapan maksimum yang bisa dicapai di perairan dalam negeri tidak akan jauh dari angka 6,5 juta ton. Selain kapal, penangkapan ikan dalam jumlah besar juga perlu didukung alat tangkap yang mumpuni.
Sementara itu, dari sisi perikanan budi daya, Indonesia juga perlu melakukan pelonggaran terkait aturan kapal pengangkut ikan hidup. Pasalnya, aturan tersebut membatasi titik muat singgah kapal pengangkut ikan hidup. Dengan demikian, kapal-kapal pengangkut ikan untuk diekspor ke luar negeri hanya bisa singgah di pelabuhan muat terbatas.
Batasan ini, menurut Thomas menyebabkan sejumlah pelaku budi daya ikan seperti budi daya kerapu dan bawal akhirnya tidak lagi melakukan penebaran benih ikan.
“Dari data waktu diskusi di Bandung setahun lalu, sebenarnya di Indonesia sudah ada 15.000 keramba tetapi yang terisi sekarang gara-gara aturan, ikan kerapu itu kurang semangat, yang terisi itu hanya waktu itu 3.000 an. Jadi, 12.000 [keramba] itu idle karena petambak takut menanam kerapu dan bawal karena nggak bisa diekspor karena kapal yang ngambil,” jelasnya.
Selain aturan terkait kapal, menurutnya, Indonesia juga perlu meningkatkan jumlah keramba jaring apung (KJA), khususnya KJA lepas pantai demi mendongkrak produksi.
Seperti diketahui, produksi perikanan budi daya China pada 2016 mencapai 63,722 juta ton adapun produksi perikanan budi daya Indonesia pada tahun yang sama baru mencapai 16,616 juta ton.
