Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengusulkan pembentukan Indonesia – IFAD South-South & Triangular Cooperation Facility guna memperkuat kemitraan dengan negara-negara Pasifik.
Usulan itu diungkapkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Arifin Rudiyanto di dalam Multilateral Meeting: Pertemuan Konsultasi International Fund for Agricultural Development (IFAD) dengan Delegasi Negara Pasifik di Nadi, Fiji, seperti dikutip dari keterangan resmi Jumat (3/5/2019).
Dia menjelaskan bahwa IFAD memiliki pengalaman dengan China dalam mengembangkan China – IFAD South-South and Triangular Cooperation Facility. Oleh karena itu, Indonesia juga berkeinginan melakukan hal serupa.
Beberapa modalitas dalam kerangka kerja sama itu, sambung dia, antara lain bantuan teknis dan pengembangan kapasitas SDM, exchange visits, study tour, magang, partisipasi dalam seminar internasional, pusat-pusat pembelajaran, pendanaan dan investasi, serta B2B dengan negara-negara berkembang.
“Sehingga kita dapat memobilisasi lebih banyak sumber pendanaan dan membangun kemitraan yang lebih kuat dengan negara-negara Pasifik,” jelasnya.
Arifin mengatakan sebagai negara berkembang dan kepulauan, pemerintah menyadari adanya sejumlah tantangan pembangunan yang sama dan dialami Indonesia dan negara-negara Pasifik. Beberapa isu yang mengemuka pada pertemuan tersebut antara lain pengembangan masyarakat, pemuda dan pedesaan, ketahanan iklim, pengelolaan sumber daya pesisir.
Oleh karena itu, tambah Arifin, dalam pertemuan dengan delegasi negara-negara Pasifik itu pemerintah berharap bisa membahas area potensial yang dapat dikembangkan menjadi proyek atau kegiatan serta memilih area prioritas dalam beberapa tahun ke depan.
Dengan begitu, pemerintah dapat menindaklanjutinya dengan pembentukan tim teknis untuk mengembangkan konsep dan desain yang lebih rinci.
“Area potensial yang menjadi fokus kerja sama ke depan adalah pembangunan kawasan pesisir, pedesaan dan pemuda, juga kemitraan publik dan swasta di sektor pertanian dan perikanan.”
Selain area potensial di atas, Arifin mengatakan pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas dapat berbagi praktik terbaik mengenai perencanaan dan penganggaran.
Di Indonesia, jelasnya, Bappenas merupakan institusi think tank utama dan garda terdepan di bidang perencanaan dan penganggaran. Kewenangan ini kian diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional oleh Presiden Republik Indonesia.
“Untuk itu, kami siap untuk berbagi praktik terbaik dan membantu negara Tonga, Kepulauan Solomon, ataupun Samoa untuk mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan SDGs, pembangunan rendah karbon (PRK), maupun pertumbuhan ekonomi hijau baik ke dalam kebijakan, program, maupun dokumen anggaran,” ujar Arifin.
Sebagai informasi, pertemuan multilateral tersebut difasilitasi oleh IFAD sebagai tindak lanjut dari Indonesia-Pacific Forum pada 2017 lalu, yang diketuai Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Direktur IFAD untuk Asia dan Pasifik.
