Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengharapkan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menyampaikan usulan rencana komersialisasi proyek jaringan gas kota dan kesepakatan kerja sama dengan pihak swasta ke pemerintah.
Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Alimuddin Baso mengatakan PGN memang dimungkinkan untuk mengkomersialkan proyek Jargas, termasuk di dalamnya, menjual gas melalui jargas dengan menyasar segmen tingkat atas.
Menurutnya, terkait penetapan harga, PGN perlu menyampaikan usulannya ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Sejauh ini, BPH Migas baru mengatur harga untuk pengguna Rumah Tangga tingkat 1 (RT-1) dan Rumah Tangga Tingga tingkat 2 (RT-2).
"PGN masukkan usulan dulu ke BPH Migas [penetapan harga], karena memang mereka dimungkinkan untuk mengkomersialkan [Jargas]," katanya, Senin (29/4/2019).
Terkait rencana PGN melakukan kerja sama dengan pihak swasta, Alimuddin mengaku pihaknya belum diberitahu. Apalag kerja sama yang melibatkan investor asing. "Belum, belum ada [laporan] kerja sama asing yang mereka sampaikan," tambahnya.
Sebelumnya, Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Dilo Seno Widagdo pihaknya merencanakan pengembangan Jargas dengan melibatkan BUMD hingga operator gas dari luar negeri. PGN juga sedang mempelajari skema pengerjaan jargas dengan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), build operate transfer (BOT) dan lainnya.
"Bahkan operator luar negeri, Osaka Gas mau masuk. Kalau clustering itu misalnya ada konsumen yang biasa membeli gas LPG tabung 12 kg, harga per kg Rp12.000, nah sekarang kan yang ada Rp4.250," katanya.
