Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan menyebut peran pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur penunjang bisa menjadi kunci optimalisasi Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati.
Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Polana B. Pramesti mengaku sudah berupaya meminta maskapai untuk membuka rute dari dan ke Bandara Kertajati termasuk memberikan promosi kepada masyarakat. Namun, aksesibilitas dan infrastruktur penunjang di wilayah tersebut masih belum siap.
"Perlu diimbangi juga dengan peran pemda [Pemprov Jawa Barat] untuk menciptakan demand yang memadai. Pemda diharapkan dapat mencipkan kegiatan-kegiatan [wisata dan ekonomi] untuk meningkatkan permintaan," kata Polana kepada Bisnis, Minggu (21/4/2019).
Dia menambahkan, kesiapan fasilitas dari sisi bandara sebenarnya sudah siap, tetapi penumpang tidak bisa didapatkan hanya dengan hal itu. Sesuai dengan studi kelayakan (feasibility study) yang pernah dilakukan, bandara tidak bisa bekerja sendiri.
Pihaknya mengakui bahwa selama Bandara Husein Sastranegara di Bandung tidak dibatasi pelayanan penerbangannya, maka permintaan Bandara Kertajati tidak akan terbentuk. Akan tetapi, pembatasan layanan penerbangan tersebut harus ditunjang dengan infrastruktur penunjang, seperti perhotelan, area komersial, daerah wisata, dan restoran.
Polana menyebut, saat ini bandara bukan hanya sebagai tempat perpindahan moda transportasi, tetapi juga merupakan pusat kegiatan ekonomi, sehingga perlu diciptakan kegiatan-kegiatan ekonomi untuk menciptakan permintaan.
"Banyak faktor mempengaruhi demand penerbangan, Kemenhub tidak bisa bekerja sendiri, perlu sinergi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait," ujarnya.
