Bisnis.com, JAKARTA - PT Angkasa Pura II (Persero) menunggu hasil verifikasi aset tiga bandara yang akan dialihkan dari pemerintah dalam skema proses kerja sama pemanfaatan (KSP).
Direktur Utama AP II Muhammad Awaluddin mengatakan, ketiga bandara tersebut adalah Bandara Fatmawati Soekarno di Bengkulu, Bandara Radin Inten II di Lampung, dan Bandara Hanandjoeddin di Belitung.
Adapun, bandara lain yang menggunakan skema KSP adalah Bandara Tjilik Riwut di Palangkaraya sudah dikelola oleh perseroan sejak 1 Januari 2019.
"Proposal kami sudah masuk, nanti dievaluasi bersama dengan hasil verifikasi aset dari Kemenkeu dan Kemenhub. Kami tinggal menunggu saja," kata Awalludin, Rabu (10/4/2019).
Dia menjelaskan, dalam proses KSP, bandara sebagai aset milik negara dihitung oleh Kemenkeu selaku pemilik. Adapun, Kemenhub merupakan pengguna aset sebelum dialihkelolakan kepada operator bandara.
Setelah dihitung, lanjutnya, muncul asumsi nilai yang disepakati. Kemudian ditetapkan formula untuk menghitung jumlah kontribusi tetap dan kontribusi bagi hasil yang harus dipenuhi oleh AP II.
Kontribusi tetap dibayarkan sebagai pengganti dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas aset yang sebelumnya didapatkan oleh Kemenhub.
PNBP tersebut untuk sektor bandara biasanya berupa Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U), Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U), atau usaha komersial lain.
Nilai persentase kontribusi tetap dihitung dari total nilai aset dan harus dibayarkan setiap tahun kepada negara. Sementara itu, kontribusi bagi hasil dibayarkan setelah laporan keuangan EBITDA pada bandara tersebut sudah positif berdasarkan laporan keuangan yang sudah diaudit.
Di sisi lain, pemerintah tidak lagi menanggung belanja modal bandara tersebut dan berpindah tanggung jawabnya kepada operator bandara.
"Posisi kami tinggal menunggu saja, kalau sudah masuk fase negosiasi, tanda tangan perjanjian kerja sama, langsung beralih, dan jalankan pengembangan bandaranya," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Bandar Udara Kementerian Perhubungan M. Pramintohadi Sukarno mengatakan, proses KSP pada ketiga bandara tersebut sedang berjalan dan hampir selesai.
"Kemungkinan paling cepat Mei 2019 sudah ada [proses KSP] yang sudah selesai. Bandara Lampung dulu, baru kemudian Bengkulu dan Belitung," kata Pramintohadi di Palangkaraya, Senin (8/4/2019)
Dia menuturkan, terdapat dua tahap dalam KSP, yakni pertama, yang dilakukan oleh Kemenkeu yakni soal perhitungan aset maupun kewajiban operator bandara. Kedua, Ditjen Perhubungan Udara akan membahas kerja sama dengan operator bandara menyangkut legal binding.
Pemilihan skema KSP dalam pengembangan bandara agar pemerintah tidak lagi mengeluarkan APBN untuk meningkatkan layanan pada bandara tersebut. Tugas pengembangan sudah bisa diambil alih oleh pemegang sertifikat Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) melalui cara yang lebih profesional.
Sementara itu, dana APBN bisa difokuskan untuk pengembangan dan pembangunan bandara baru di tempat yang terpencil lainnya.
Kerja sama pemanfaatan barang milik negara untuk bandara dapat terlaksana karena telah memenuhi ketentuan dalam peraturan perundangan di bidang pengelolaan barang milik negara serta telah memenuhi kriteria kelayakan investasi dari aspek keekonomian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
