Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri ditugaskan untuk menghitung besaran tarif atas dan tarif bawah harga baku air miunum sebagai pedoman bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat Basoeki Hadimoeljono mengatakan bahwa acuan tarif batas dan tarif bawah harga air baku per wilayah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan bisnis perusahaan daerah air minum (PDAM).
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla itu, Kemendagri nantinya akan menghitung besaran tariff yang dinilai menguntungkan bagi kelangsungan PDAM dan tidak memberatkan masyarakat.
"Tadi [dalam rapat yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla] diperintahkan kepada Kemendagri untuk menghitung berapa tarif bawah dan tarif atas per wilayah sehingga menjadi pegangan. Sehingga harga [air baku di pelanggan] tidak imajinasi. Tiap daerah beda-beda. Kemendagri sudah ada kajian itu. Sudah ada aturan [soal bisnis PDAM] tapi belum ada tarif bawah dan atasnya. Sehingga nantinya setiap ada program [penyediaan air bersih] bisa dihitung dari situ," kata Basuki di Istana Wakil Presiden Jakarta, Senin (8/4/2019).
Selain menetapkan batas atas dan batas bawah harga jual air bersih, Basuki menyebutkan pemerintah juga akan memberi dorongan agar pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal bagi PDAM di wilayahnya masing-masing.
Basuki yang disebut oleh Presiden Joko Widodo sebagai Daendels Zaman Sekarang itu menjelaskan pembenahan akses air bersih bagi masyarakat merupakan bentuk investasi pemerintah. Saat ini disejumlah wilayah, akses air bersih harus ditebus dengan harga sangat mahal.
"Tadi menjadi dasar pemikiran air PDAM satu meter kubik itu sekitar Rp5.000. Kalau yang di Warakas, Jakarta Utara misalnya pakai gerobak itu Rp6.000 per kubik, atau air minum dalam kemasa, itu bisa Rp6 juta per meter kubik. Ini yang jadi pemikiran kita berapa konsumsi masyarakat yang habis disitu," katanya.
Bambang Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menuturkan pemerintah daerah juga didorong untuk memberikan modal tambahan kepada PDAM. Modal kerja tambahan ini terutama untuk wilayah dimana perusahaan air minumnya menetapkan tarif jauh di bawah keekonomiaan sehingga dapat melakukan investasi baru.
"Kami melihat sekarang anggaran daerah untuk air itu hanya 0,3% dari APBD mereka, DAK yang mereka ajukan mengenai air juga sangat kecil. Ini artinya kebanyakan daerah belum mempunyai akses air bersih yang layak, dan itu karena air bakunya tidak tersedia atau pipanya yang tidak sampai. Jadi kita ini berbicara bukan daerah per daerah ini semua daerah di Indonesia," katanya.
Bambang menyebutkan upaya peningkatan kelayakan pada bisnis air bersih ini sangat mendesak dilakukan karena masih tingginya tingkat kebocoran air baku di seluruh Indonesia. Berdasarkan data yang dimiliki, tercatat 33% air terbuang percuma akibat beragam permasalahan seperti pencurian hingga pipa bocor yang tidak tertangani.
"Inilah beberapa aspek yang nantinya akan diperbaiki. Sekaligus kita membangun yanh sambungan [10 juta] rumah tangga 5 tahun ke depan," katanya.
