Bisnis.com, JAKARTA -- Kalangan pengusaha air minum menilai rencana pemerintah untuk fokus memasang 10 juta sambungan air bersih baru akan meningkatkan pelayanan ke masyarakat.
Erlan Hidayat, Ketua Umum Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) menuturkan ekspansi senilai Rp100 triliun ini tidak akan berbenturan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai rezim pengelolaan air.
"Aturan yang ada [berlaku saat ini] bekerjasama dengan pihak swasta itu memungkinkan. Yang penting pelaksanaan investasi itu tidak dari hulu sampai hilir," kata Erlan di Istana Wakil Presiden, Jakarta Senin (8/4/2019).
Erlan menyebutkan fokus pembicaraan dengan pemerintah di kantor wakil presiden adalah mencari solusi terbaik.
"Tujuan akhirnya adalah pelayanan masyarakat. Agar air bersih bisa terjangkau dengan harga lebih kompetitif," katanya.
Pemerintah menargetkan membuat 10 juta sambungan air bersih ke rumah tangga dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019—2024.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa untuk membangun akses air bersih itu dibutuhkan investasi di atas Rp100 triliun.
Erlan Hidayat, Ketua Umum Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) menuturkan ekspansi senilai Rp100 triliun ini tidak akan berbenturan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai rezim pengelolaan air.
"Aturan yang ada [berlaku saat ini] bekerjasama dengan pihak swasta itu memungkinkan. Yang penting pelaksanaan investasi itu tidak dari hulu sampai hilir," kata Erlan di Istana Wakil Presiden, Jakarta Senin (8/4/2019).
Erlan menyebutkan fokus pembicaraan dengan pemerintah di kantor wakil presiden adalah mencari solusi terbaik.
"Tujuan akhirnya adalah pelayanan masyarakat. Agar air bersih bisa terjangkau dengan harga lebih kompetitif," katanya.
Pemerintah menargetkan membuat 10 juta sambungan air bersih ke rumah tangga dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019—2024.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa untuk membangun akses air bersih itu dibutuhkan investasi di atas Rp100 triliun.
Investasi ini mencakup pengelolaan akses di hulu hingga penyaluran ke rumah tangga.
Rapat yang dipimpin Wakil Presiden [Jusuf Kalla] baru saja membicarakan mengenai fokus pada ketahanan air.
Rapat yang dipimpin Wakil Presiden [Jusuf Kalla] baru saja membicarakan mengenai fokus pada ketahanan air.
"Kami melihat bahwa pada tahun 2018 lalu akses air bersih atau air minum layak itu baru sekitar 68%, dan yang melalui pipa bahkan hanya 20%,” ujarnya.
