Divestasi 51% Saham Freeport Etok-etokan?

Dalam debat Presiden yang keempat, Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto menyebut bahwa akusisi 51% saham Freeport cuma etok-etok alias bohong-bohongan.
Fahmy Radhi, Pengamat Ekonomi Energi UGM) | 06 April 2019 07:05 WIB

Dalam debat Presiden yang keempat, Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto menyebut bahwa akusisi 51% saham Freeport cuma etok-etok alias bohong-bohongan

Prabowo mengatakan bahwa Freport Mc Moran (FCX) masih menikmati manfaat ekonomi dari PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 81%, sedangkan PT Inalum (Pesero) hanya menikmati sebesar 19% saja.

Mengapa FCX masih menguasai manfaat ekonomi sebesar 81% pasca divestasi 51% saham PTFI?. Dengan FCX masih menikmati manfaat ekonomi 81%, lantas divestasi 51% saham PTFI merupakan “etok-etokan” alias bohong-bohongan?

Untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut, memang perlu pemahaman dalam proses divestasi 51% saham PTFI, termasuk proses divestasi saham Freeport dilakukan oleh PT Inalum melalui pembelian 40% Participating Interest (PI) Rio Tinto, yang ada pada PTFI.

Rio Tinto, Perusahaan Tambang Australia, pada 1995 telah memberikan pendanaan untuk membiayai operasi penambangan di Grassberg, Tembagapura. Sebagai imbalan pendanaan tersebut, Rio Tinto mendapat hak produksi sebesar 40%, yang diperhitungan dari total produksi jika produksi mencapai level tertentu.

Berbeda dengan kepemilikan saham, pemegang PI tidak mempunyai hak partisipasi, sehingga tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan dan tidak berhak memperoleh pembagian deviden. Namun, berdasarkan perjanjian antara FCX dengan Rio Tinto, pada 2022, hak produksi 40% Rio Tinto dapat dikonversi menjadi saham PTFI, yang mempunyai hak partisipasi.

Mengapa PT Inalum dalam melakukan divestasi saham harus melalui pembelian PI Rio Tinto? Awalnya, PT Inalum akan membeli lansung saham FCX yang ada pada PTFI, tetapi harga saham yang ditawarkan oleh FCX sangat mahal, bahkan cenderung over value, sekitar US$ 6,4 miliar untuk 40% saham FCX.

Di tengah alotnya perundingan penetapan harga divestasi 51% saham Freeport, Tim Perunding Pemerintah, diwakili Menteri Keuangan, Menteri BUMN dan Menteri ESDM, memutuskan untuk membeli 40% PI Rio Tinto, yang ada pada Freeport.

Menteri BUMN menugaskan kepada Inalum, Induk Holding BUMN Tambang yang baru dibentuk, untuk mengambil alih 51% saham Freeport melalui pembelian 40% PI Rio Tinto. FCX juga menyetujui Inalum membeli 40% PI Rio Tinto, sebagai bagian tidak terpisahkan keputusan divestasi 51% saham PTFI.

PT Inalum setuju mengeluarkan dana sebesar US$ 3,85 miliar untuk membeli 40% PI Rio Tinto di PTFI dan 100% saham Freeport di PT Indocopper Investama 9,36% saham di PTFI. Kepemilikan Inalum setelah penjualan saham dan PI Rio Tinto tersebut nantinya menjadi sebesar 51,2%., yang 10% saham akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Papua.

Harga sebesar US$3,85 miliar itu lebih murah ketimbang Inalum membeli saham FCX sebesar US$ 6,4 miliar. Dengan membeli 40% PI Rio Tinto, PT Inalum memperoleh hak produksi sebesar 40% dari total produksi yang dihasilkan PTFI selama 2019 hingga 2021.

Baru pada 2022, 40% PI Rio Tinto dapat dikonversi menjadi Saham PTFI untuk menggenapi divestasi 51% saham PTFI, yang dikuasai PT Inalum.

Seiring dengan kenaikan kepemilikan saham Inalum menjadi 51%, maka pada saat itu kepemilikan saham FCX turun menjadi 49% sehingga manfaat ekonomi yang diterima turun, sedangkan manfaat ekonomi yang dinikmati PT Inalum naik sekitar 40%.

Namun, PT Inalum pada saat itu tidak lagi memperoleh hak produksi, setelah memperoleh hak partisipasi dengan mengkonversi 40% PI menjadi saham PTFI pada 2022.

Dengan demikian, penyataan Prabowo bahwa FCX masih menguasai 81% adalah benar, bukan termasuk etok-etokan. Pasalnya, Prabowo mengutip data di New York Stock Exchange (NYSE) yang valid. FCX, induk PTFI, merupakan perusahaan yang sudah go public di NYSE, sehingga secara regular harus melaporan data mutahir, yang kemudian dikutip oleh Prabowo.

Namun, pernyataan Prabowo itu tidak bisa untuk menjustifikasi bahwa divestasi 51% saham PTFI merupakan bohong-bohongan belaka. Alasannya, dengan membeli PI Rio Tinto, PT Inalum mendapatkan hak produksi sebesar 40% dari total produksi dihasilkan oleh PTFI selama periode 2019-2021.

Selain itu, pada 2022, 40% PI Rio Tinto yang dibeli PT Inalum dapat dikonversi menjadi saham PTFI, untuk menggenapi divestasi 51% saham PTFI.
Dengan kepemilikan saham mayoritas itu, Pemerintah Indonesia, melalui Inalum, lebih berpeluang mengelola Tambang Freeport bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, termasuk rakyat Papua, yang sesuai amanah konstitusi pasal 33 UUD 1945.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Freeport

Editor : Mia Chitra Dinisari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top