Wapres Minta Apindo  Jaga Keseimbangan Hubungan antara Pengusaha dan Pekerja

Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo untuk menjaga keseimbangan hubungan antara pekerja dan pengusaha. Hal itu diperlukan mengingat keseimbangan hubungan tersebut merupakan kunci untuk meningkatkan perekonomian Indonesia
Anggara Pernando | 02 April 2019 13:12 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla bertolak ke Batam untuk membukaRapat Kerja Nasional dan Konsultasi Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Rakerkornas Apindo) Ke-29 di Batam, Selasa (2/4/2019). - Bisnis/Anggara Pernando

Bisnis.com, BATAM - Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo untuk menjaga keseimbangan hubungan antara pekerja dan pengusaha. Hal itu diperlukan mengingat keseimbangan hubungan tersebut merupakan kunci untuk meningkatkan perekonomian Indonesia

Demikian disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membuka Rakerkonas Apindo di Hotel Swiss Bell Batam, Kepulauan Riau, Selasa (2/4/2019).

“Apindo harus menjaga keseimbangan itu - antara pekerja, pengusaha dan pemerintah - karena pemerintah berkepentingan dalam urusan pajak,” kata Wapres JK seperti dikutip Antara.

Hubungan antara pekerja dan pengusaha, menurut Wapres, merupakan simbiosis mutualisme sehingga kedua belah pihak harus dapat saling memajukan satu sama lain.

“Kepentingan pengusaha dan kepentingan pekerja itu sama, ialah memajukan usaha, memajukan ekonomi, sehingga pengusaha dan juga pekerja dapat maju bersama,” kata JK.

Untuk dapat menjaga keseimbangan hubungan tersebut, menurut JK, pemerintah turut hadir sebagai penengah khususnya dalam hal permintaan kenaikan upah pekerja kepada pengusaha.

JK menjelaskan, dalam dunia usaha ada pemikiran yang mengatakan bahwa pemberian upah murah kepada pekerja dapat membuat perekonomian suatu negara menjadi maju.

Namun ada pula pemikiran yang mengatakan bahwa pemberian kenaikan gaji dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

“Oleh karena itu pemerintah mengambil jalan tengah bahwa [upah] harus naik sejalan dengan ekonomi. Oleh karena itu terbit PP Nomor 78 bahwa setiap kenaikan inflasi harus juga dihitung untuk menaikkan upah riil para pekerja,” jelas JK.

Selain itu, Wapres mengatakan para pekerja juga berhak mendapatkan bagian yang setara dengan kemajuan ekonomi. Sehingga keadilan antara pengusaha dan pekerja dapat terjaga, seiring dengan kemajuan perekonomian bangsa.

Pengusaha Jangan Golput

Sementara itu Asosiasi Pengusaha Indonesia mendorong para pelaku bisnis untuk tidak menjadi Golongan Putih (Golput) pada Pemilu 17 April mendatang.

Haryadi Sukamdani, Ketua Umum Apindo menuturkan pihaknya menyadari ada libur panjang setelah hari pemilihan, sementara bagi pengusaha yang beragama Nasrani terdapat perayaan keagamaan yang membuat kedatangan ke tempat pemilihan suara (TPS) rawan turun.

“Untuk itu Apindo sangat mendorong [dunia usaha] tidak Golput, kami harapkan semua rekan menggunakan hak pilih pada 17 April mendatang,” kata Haryadi pada Rapat Kerja Nasional dan Konsultasi Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Rakerkornas Apindo) Ke-29, Selasa (2/4/2019).

Menurut Haryadi, pelaku usaha berkewajiban untuk menentukan pimpinan yang akan membawa Indonesia dalam 5 tahun ke depan.  Apindo sendiri, kata dia, telah menyiapkan peta jalan dunia usaha yang akan diserahkan kepada pemerintahan terpilih pada Oktober mendatang.

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
apindo, Wapres JK

Sumber : Antara

Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup