Bisnis.com, SURABAYA -- Bank Indonesia memproyeksi pertumbuhan ekonomi dalam tahun-tahun mendatang bisa lebih tinggi dari proyeksi tahun ini yang sebesar 5,2%, seiring dengan pembangunan infrastruktur daerah dan bauran berbagai kebijakan di sektor riil.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan siklus perekonomian Indonesia sedang naik karena berbagai kebijakan telah diluncurkan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Indonesia semakin optimistis bahwa mulai tahun depan dan seterusnya, dampak efisiensi infrastruktur dan berbagai kebijakan sektor riil seperti infrastruktur akan meningkatkan produktivitas, sehingga pertumbuhan ekonomi kita akan jauh lebih tinggi," jelasnya saat memberikan pemaparan dalam seminar East Java Economic Forum, di Surabaya, Senin (25/3/2019).
Perry menuturkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 5,2% juga diiringi dengan perkiraan pertumbuhan kredit sebesar 12%, defisit inflasi berjalan 2,5%, dan inflasi di bawah 3,5% sepanjang tahun ini. Dia menyatakan bank sentral memiliki sejumlah jamu kebijakan di tengah situasi ekonomi dunia yang sedang tidak ramah saat ini.
Yang dimaksud dengan jamu itu yakni kebijakan moneter untuk stabilitas dan jamu untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomim di antaranya kebijakan makro prudensial, pasar keuangan, sistem pembayaran, serta ekonomi keuangan syariah
Untuk kebijakan sistem pembayaran, BI disebut mendorong elektrifikasi atau gerakan non tunai mulai dari pembayaran tol hingga delapan program penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui sistem non tunai atau kartu.
Dia menyebutkan pada 2018, ada sekitar 15 juta keluarga yang menerima bansos non tunai lewat 8 program tersebut. Tahun ini, jumlahnya akan ditingkatkan menjadi 24 juta-25 juta keluarga.
Selain itu, lanjut Perry, sebanyak 12 provinsi sudah melakukan elektrifikasi keuangan daerah dalam setiap sistem pembayaran guna meningkatkan efisiensi.
"Integrasi e-commerce, financial technology (fintech), dan perbankan ini supaya menyatu untuk mendorong ekonomi keuangan, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan inklusi keuangan," imbuhnya.
BI juga menyampaikan pada tahun lalu, pemerintah melakukan relaksasi uang muka kredit properti, pemberian obligasi korporasi, pembiayaan infrastruktur dari sektor swasta, hingga pemberdayaan pesantren untuk pengembangan ekonomi keuangan syariah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
