Bisnis.com, JAKARTA - Pendanaan investasi di sektor perkeretaapian diakui sulit oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sehingga dibutuhkan skema-skema inovatif dalam penyelesaiannya.
Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten (BTPWJB) Jumardi menuturkan bahwa salah satu proyek yang tertunda lama karena minimnya investasi yang masuk adalah proyek double double track (DDT) yang diimplementasikan di DKI Jakarta.
"Proyek DDT itu 17 tahun, bergeraknya setelah kami menggunakan pendanaan SBSN [Surat Berharga Syariah Negara]. Jepang sempat kecewa, tapi kami tidak mau tersandra oleh itu," ungkapnya kepada Bisnis, Rabu (20/3/2019).
Maklum saja, proyek mangkrak 17 tahun ini sudah mendapat komitmen pinjaman dari Jepang, tetapi karena kendala administratif seperti pembebasan lahan, dana tersebut tertahan.
Selain itu, dari komitmen investasinya, dana tersebut terus mengecil menyesuaikan dengan nilai tukar saat ini. Dengan demikian, pemerintah memilih pendanaan dengan sukuk atau obligasi syariah untuk mendanai DDT dalam hal ini perluasan stasiun Manggarai.
"Akhirnya kita pakai pendanaan sukuk, birokrasinya lebih mudah setahun langsung jadi. Pinjaman utang paling cepat 3 tahun urus administrasi, itu juga birokrasinya banyak sekali," ungkapnya.
Saat ini, Stasiun Manggarai tengah diperluas menggunakan hasil dari inovasi pembiayaan tersebut. Pembangunan tahap satu diproyeksikan selesai pada akhir tahun ini, sementara tahap dua selesai pada 2021.
Total investasi yang dibutuhkan sebesar Rp3,5 triliun yang didanai oleh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara.
