Bisnis.com, JAKARTA – Pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, dijadwalkan beroperasi akhir 2019 dengan kapasitas awal bongkar muat peti kemas 500.000 TEUs dan curah 10 juta ton.
Konstruksi terminal sedang berjalan setelah tiang pancang ditancapkan April 2018. Direktur Teknik PT Pelindo II (Persero) atau IPC Dani Rusli mengatakan pembangunan proyek strategis nasional itu akan selesai akhir 2019.
Sejalan dengan pengerjaan konstruksi tahap pertama itu, IPC mulai melakukan pengadaan peralatan senilai Rp300 miliar. Dengan demikian, begitu dermaga jadi, peralatan siap dipasang.
“Kami fokus sebagian terminalnya dioperasikan akhir tahun. Tapi go run-nya pada awal tahun depan,” kata Dani kepada Bisnis, Kamis (14/3/2019).
Dalam beberapa kali pembahasan oleh Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan dan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Pelabuhan Kijing dicalonkan menjadi salah satu dari tujuh hub utama di Indonesia. Untuk membangkitkan kargo, kawasan industri harus dibangun di sekitar Kijing.
Dani mengatakan administrasi pengajuan proposal kawasan ekonomi khusus (KEK) sedang diproses. Dengan ketersediaan lahan 200 hektare, tutur dia, KEK nantinya menjadi daerah asal kargo (hinterland), khususnya bagi produk olahan mineral dan komoditas perkebunan, seperti CPO dan karet.
IPC , tutur Dani, telah sepakat dengan Antam yang bersama Inalum dan investor asal China mendirikan pabrik smelter alumina di Mempawah. IPC juga sudah sepakat dengan pabrik-pabrik pengolahan kelapa sawit di Kalbar untuk mengapalkan hasil produksinya lewat Kijing.
“Esensi KEK itu adalah fasilitas, bukan tujuan utama. Yang harus kita dorong adalah bisnisnya. Bisnisnya apa? Jangan sampai kita bikin KEK, bisnisnya enggak ada di sana,” ujar Dani.
Soal seberapa strategis Pelabuhan Kijing, Dani menjelaskan, berdasarkan studi kelayakan, lokasi pelabuhan berada di Selat Karimata yang menjadi penghubung Sumatra dan Kalimantan.
Posisi Kijing juga berdekatan dengan Singapura, Selat Malaka, dan Laut China Selatan. “Ini poros Laut China Selatan. Kalau mau bikin pusat smelter, aspal, distribusi CPO, transshipment bahan bakar, pusatnya di situ,” ujarnya.
Sementara itu, soal nasib Pelabuhan Pontianak, Dani mengatakan pelabuhan sungai itu akan menjadi feeder bagi Kijing. Pasalnya, dengan luas opperasional hanya 5 hektare, daya dukung Pelabuhan Pontianak tidak memungkinkan lagi bagi peningkatan kargo pada masa depan.
“Artinya, untuk lebih besar lagi, harus ke sana [Kijing]. Nanti ini [Pontianak] dibuat sebagai support sehingga Pontianak tidak dibebani truk-truk besar lagi. Berhenti saja di sana, mobil-mobil kecil saja yang perlu.”
IPC telah memperoleh konsesi pembangunan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan Kijing selama 69 tahun. Pemerintah memberikan penugasan berdasarkan Peraturan Presiden No 43/2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat.
Sebagai salah satu proyek strategis nasional, Terminal Kijing akan menjadi pelabuhan berstandar internasional terbesar di Kalimantan.
IPC menyiapkan dana Rp5 triliun untuk seluruh tahap pembangunan Kijing. Pada tahap pertama, IPC membangun lapangan penumpukan, gudang, tank farm, jalan, lapangan parkir, kantor pelabuhan, kantor instansi, dan jembatan timbang. Pada tahap II, IPC mengembangkan 4 terminal dan KEK.
