Bisnis.com, JAKARTA-- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara simbolis menyerahkan sertifikat keahlian.
Sertifikat tersebut diserahkan kepada 279 orang mahasiswa yang lulus pelatihan Tenaga Ahli Muda Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi, dan 100 orang yang telah mengikuti Bimbingan Teknis K3 melalui SIBIMA.
Mahasiwa penerima sertifikat Ahli Muda K3 Konstruksi terdiri dari 100 mahasiswa jurusan Teknik Sipil Universitas Pekalongan dan 179 mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.
Pelaksanaan bimbingan teknis dan sertifikasi K3 Konstruksi kepada mahasiwa tersebut merupakan bagian dari kerja sama antara Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR dengan Unikal, Undip, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan PT. Waskita Karya.
Selain sertifikat keahlian tenaga K3, Menteri Basuki menyerahkan sertifikat keterampilan kepada 50 orang tenaga kerja yang mendukung program KOTAKU di Provinsi Jawa Tengah untuk jabatan kerja tukang batu, tukang kayu, tukang las dan tukang besi.
"Seperti kita ketahui bahwa era industri 4.0 merupakan era digitalisasi, dibutuhkan inovasi dan keahlian. Untuk itu butuh penguatan pembinaan SDM di Perguruan Tinggi, Politeknik, Pesantren, dan SMK," kata Basuki dalam siaran resmi yang diterima Bisnis, Minggu (24/2/2019).
Baca Juga
Upaya Kementerian PUPR mendorong tenaga kerja konstruksi memiliki sertifikat keahlian merupakan bagian dari pelaksanaan fokus Pemerintah dalam membangun Sumber Daya Manusia Indonesia yang berdaya saing.
Sektor konstruksi memiliki risiko tinggi terkait keselamatan dan kesehatan baik bagi para pekerja maupun masyarakat. Kompetensi dan disiplin Sumber Daya Manusia (SDM) konstruksi menjadi salah satu faktor penting dalam mengurangi tingkat kecelakaan konstruksi.
Pemerintah melalui Kementerian PUPR terus melakukan percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi Indonesia. Pelibatan peran masyarakat jasa konstruksi terutama dari institusi pendidikan, diharapkan dapat menghasilkan tenaga kerja konstruksi yang kompeten, profesional dan mandiri.
Upaya peningkatan kapasitas mahasiswa dilakukan juga melalui pengembangan program link and match pendidikan kejuruan, vokasi, dan pendidikan tinggi serta pemagangan bagi peserta dan tenaga didik pada proyek infrastruktur.
Hingga saat ini setidaknya terdapat 8,3 juta orang potensi tenaga kerja. Dari jumlah tersebut baru 7,42% bersertifikat. Sementara untuk menjaga mutu konstruksi, diwajibkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi dengan dibuktikan melalui sertifikasi.
