Bisnis.com, JAKARTA -- Tiga negara anggota International Tripartite Rubber Council (ITRC) sepakat memangkas ekspornya demi membantu mengatrol harga karet global.
Dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Jumat (22/2/2019), Indonesia, Thailand, dan Malaysia bersedia memangkas ekspornya sebanyak 200.000-300.000 ton pada tahun ini dalam kerangka Agreed Exports Tonnage Scheme (AETS).
"Negara anggota akan mengutus masing-masing perwakilan senior di ITRC untuk membahas detail kebijakan ini dalam dua pekan ke depan," papar ITRC.
Kebijakan itu diambil dalam pertemuan Special Ministerial Commite Meeting of the ITRC, di Bangkok, Thailand, Jumat (22/2). Pertemuan itu dihadiri oleh menteri terkait dari tiga negara anggota, di mana Indonesia diwakili oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution.
Dalam pertemuan itu, para negara anggota sepakat harga karet global telah mengalami tekanan dan berada di level yang rendah sejak 2018 hingga awal tahun ini.
Meski ketiga negara mengakui harga karet sedikit mengalami kenaikan mulai pertengahan Desember 2018, tapi fenomena itu dinilai belum cukup memulihkan industri karet di ketiga negara.
Selain itu, dalam pertemuan tersebut, ketiga negara sepakat untuk menaikkan konsumsi domestik karetnya untuk membantu mengerek harga komoditas perkebunan ini.
Thailand berjanji akan menambah konsumsi karet domestiknya sebesar 270.000 ton dari proyeksi tahun ini sebanyak 700.000 ton. Sementara itu, Malaysia menjanjikan akan menyerap karetnya untuk proyek jalan raya nasional, di mana mereka mengaku menyiapkan dana sebesar 10 juta ringgit.
Adapun Indonesia berjanji akan menggunakan karet produksi petani untuk sejumlah proyek infrastruktur pemerintah.
Ketiga negara juga sepakat mempercepat proses peremajaan perkebunannya. Thailand menargetkan peremajaan perkebunannya hingga 65.000 hektare (ha).
Baca Juga
Sementara itu, Indonesia berniat meremajakan 50.000 ha dan Malaysia 25.000 ha.
"Perjuangan Indonesia untuk memberlakukan skema AETS akhirnya disetujui. Tinggal bagaimana skema itu diperinci pelaksanaannya, sehingga tingkat kepatuhannya meningkat dari tahun-tahun sebelumnya," ujar Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) Kasan Muhri kepada Bisnis.
