Menteri Basuki Sebut Gerakan Indonesia Bersih Butuh Penegakan Hukum Tegas

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan Gerakan Indonesia Bersih harus diiringi penegakan hukum yang tegas. Seperti halnya singapura memberikan kebijakan tegas dan edukasi maksimal terbukti berhasil.
Krizia Putri Kinanti
Krizia Putri Kinanti - Bisnis.com 21 Februari 2019  |  18:40 WIB
Menteri Basuki Sebut Gerakan Indonesia Bersih Butuh Penegakan Hukum Tegas
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyampaikan paparan pada High Level Dialogue Disaster Risk Financing and Insurance in Indonesia dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF World Bank Group 2018 di BICC Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10/2018). - ANTARA/Puspa Perwitasari

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menegaskan tindakan tegas diperlukan untuk melaksanakan Gerakan Indonesia Bersih.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mencontohkan dirinya menerapkan ketegasan untuk kebersihan daerah-daerah salah satunya adalah Air Terjun Lembah Anai yang terletak di Sumatera Barat.

"Untuk saya menerapkan bersih pasti harus keras tidak bisa menghimbau. Seperti Air Terjun di Sumbar, Air Terjun Lembah Anai saya ingin lakukan penegakkan hukum," katanya di Jakarta, Kamis (21/2/2019).

Menurut Basuki, Air Terjun Lembah Anai ini merupakan tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan, namun beberapa kali ia melihat air terjun ini terlihat kotor dengan sampah yang menumpuk.

Lalu ia mengambil tindakan tegas, untuk menempatkan 5 orang yang dibayar khusus untuk mengambil sampah yang berserakan di sekitar tempat wisata selama setahun serta ditempatkan beberapa tempat sampah yang baru.

Setelah setahun, pihaknya akan menempatkan kepolisian sebagai bagian dari penegakkan hukum untuk menciptakan kebersihan. Karena selama ini tempat wisata selalu saja dipenuhi oleh sampah-sampah yang berserakkan.

Basuki menambahkan, Singapura berhasil menjadi negara bersih karena memiliki kebijakan tegas serta memberikan edukasi secara maksimal kepada rakyatnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Kementerian PUPR

Editor : Akhirul Anwar

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top