Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pemerintah Tunda Penyetaraan Gaji Perangkat Desa, Ini Alasannya

Pemerintah memutuskan untuk menunda implementasi penyetaraan gaji perangkat desa dengan aparatur sipil negara golongan IIA.
N. Nuriman Jayabuana
N. Nuriman Jayabuana - Bisnis.com 20 Februari 2019  |  16:05 WIB
Pemerintah menunda implementasi penyetaraan gaji perangkat desa dengan aparatur sipil negara golongan IIA. - ilustrasi
Pemerintah menunda implementasi penyetaraan gaji perangkat desa dengan aparatur sipil negara golongan IIA. - ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah memutuskan untuk menunda implementasi penyetaraan gaji perangkat desa dengan aparatur sipil negara golongan IIA.

Penyetaraan gaji tersebut diputuskan baru akan berlaku efektif mulai Januari 2020, lebih lama dari rencana sebelumnya bergulir pada Maret 2019.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan salah satu pertimbangan yang menyebabkan adanya penundaan penyetaraan itu adalah penyesuaian desain keuangan daerah.

Penyetaraan gaji perangkat desa setara ASN itu juga terlebih dulu membutuhkan penyesuaian atas kapasitas keuangan daerah.

"Setiap daerah memiliki kapasitas fiskal yang berbeda-beda, agar tidak menciptakan disruption dari sisi perubahan anggaran, terutama APBD. Maka di 2019 ini dilihat lagi kapasitasnya, sebagai persiapan, kami melihat 2020 sudah bisa dilakukan karena sudah direncanakan dari sekarang," ujarnya di Jakarta (20/2/2019).

Dengan demikian, pemerintah dapat menyertakan tambahan pos belanja transfer daerah melalui dana alokasi umum (DAU) maupun alokasi dana desa sebagai sumber dana pembayaran gaji perangkat desa di dalam APBN.

"Itu dilakukan agar mereka mampu membayarkannya, sekarang ini kami melihat dulu transisinya," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan dapat menyetarakan gaji perangkat desa setara dengan ASN. Kebijakan tersebut menetapkan 12 golongan perangkat desa berhak menerima penyetaraan gaji setara ASN golongan IIA, meliputi satu kepala desa, satu sekretaris desa, dan 10 pelaksana desa.

Kepala desa akan mendapat 100% pendapatan setara gaji pokok ASN golongan II A, sedangkan sekretaris desa sebesar 90%, dan perangkat pelaksana lain mencapai 80% gaji pokok ASN golongan tersebut.

Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2015 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil mencatat besaran gaji ASN golongan II A berada di dalam rentang Rp1,92 juta sampai Rp3,21 juta.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kementerian keuangan gaji pns
Editor : Gita Arwana Cakti
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top