Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat meminta sinergi antar lembaga untuk mempercepat proses pembebasan lahan jalan tol Padang-Pekanbaru, seksi I Padang-Sicincin sepanjang 4,2 km yang masih bermasalah.
Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit meminta pemerintah daerah, BPN dan seluruh pihak terkait bersinergi dengan baik untuk mempercepat pembebasan lahan tersebut, karena pengerjaan jalan tol sudah dimulai.
“Semuanya harus bekerja serius. Mulai dari pemerintah daerah dan BPN. Ini masih ada masalah sertifikat ganda, tentukan saja siapa pemiliknya, sehingga bisa langsung dibayar ganti ruginya,” kata Nasrul, Kamis (14/2/2019).
Menurutnya, yang terjadi di lapangan masih ada simpang siur soal kepemilikan lahan, karena adanya sertifikat ganda. Akibatnya, baik pemilik sah maupun pengolah lahan sama-sama minta ganti rugi.
Nasrul mengungkapkan untuk lahan 4,2 km belum bisa dikerjakan karena masih dihalangi warga, yang mengaku belum mendapatkan ganti rugi lahan.
“Alasannya, batas-batas tanah belum jelas. BPN perlu bertegas – tegas soal batas – batas tanah, supaya bisa dipercepat,” katanya.
Dia menyebutkan dari panjang jalan yang belum dibebaskan itu terdapat sebanyak 109 bidang tanah dengan pemilik 11 bidang tanah sudah menyatakan kesediaan menerima ganti rugi lahan. Dari jumlah yang bersedia, sebanyak lima bidang tanah sudah dibayarkan.
Sementara itu, PT Hutama Karya sebagai pelaksana pembangunan tol Trans Sumatra ruas Padang- Pekanbaru mulai melakukan pembangunan di proyek seksi I Padang-Sicincin.
“Kami sudah mulai bentuk kerangka jalan. Namun karena masih ada yang belum tuntas [pembebasan lahan], maka sambil menunggu kami kerjakan lahan lain yang sudah bebas,” kata Ramos Pardede, Pimpinan Proyek Seksi I tol Padang-Sicincin.
Pelaku bisnis mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembangunan jalan tol tersebut, agar berkontribusi mempercepat pengembangan ekonomi daerah itu.
Ramal Saleh, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatra Barat menyebutkan keberadaan infrastruktur yang memadai penting untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, terutama jalan tol.
“Infrastruktur perlu ditingkatkan agar cost logistik bisa ditekan, baik itu infrastruktur jalan raya, tol, maupun infrastruktur antar pulau. Termasuk tol Padang-Pekanbaru ini dampaknya akan sangat bagus sekali bagi perekonomian Sumbar,” ujarnya.
Makanya, kata dia, jalan tol Padang – Pekanbaru yang menghubungkan wilayah barat dan timur Pulau Sumatra perlu dipercepat pengerjaannya untuk mengakselerasi pertumbuhan di kawasan itu.
Menurutnya, pengusaha-pengusaha yang tergabung di Kadin Sumbar mendesak agar pembangunan jalan tol dan infrastruktur penting di daerah itu segera terealisasi.
Direktur Utama PT Kunango Jantan Asril mengatakan keberadaan jalan tol di Sumbar akan memudahkan pergerakan barang dan jasa, sekaligus juga mempercepat pengembangan ekonomi daerah.
“Efeknya sangat besar bagi Sumbar. Pergerakan barang jadi cepat, sertor pariwisata juga bisa tumbuh lebih cepat,” katanya.
Dia mengungkapkan kalangan pebisnis mendukung penuh pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru yang akan memperpendek jarak tempuh dari sekitar 8 jam perjalanan menjadi hanya 3,5 jam saja.
Adapun, jalan tol Padang-Pekanbaru dibangun sepanjang 245,8 kilometer yang akan dibagi dalam tiga tahap pembangunan.
Untuk tahap I dibangun dari Padang-Sicincin sepanjang 28 kilometer yang ditargetkan rampung pada akhir 2019 mendatang.
Selanjutnya tahap II menghubungkan Pekanbaru – Bangkinang sepanjang 38 kilometer, dan tahap III Sicincin, Sumatra Barat menuju Bangkinang, Riau sepanjang 189 kilometer yang ditargetkan tuntas pada 2023.
