Kabar24.com, JAKARTA — Kantor wakil presiden akan mengawal Peraturan Menteri Agama (PMA) terkait Jaminan Produk Halal tetap ramah dunia usaha.
Wijayanto Samirin, Staf Khusus Wakil Presiden RI bidang Ekonomi dan Keuangan menuturkan Rancangan Peraturan Pemerintah Jaminan Produk Halal telah berada di meja Presiden Joko Widodo untuk ditandatangani.
"Proses penyusunan PP memakan waktu lama, karena ada begitu banyak stakeholder yang terlibat, dan menyangkut dunia usaha yang mewakili 30%—40% ekonomi [nasional]," kata Wijayanto, Rabu (30/1/2019).
Dia menegaskan RPP yang diajukan ke Presiden merupakan capaian yang sangat positif. Aturan ini telah disusun sedemikian rupa sehingga dapat mengkombinasikan nuansa syariah dengan business friendly.
"Masyarakat muslim terbantu menjalankan ajaran agamanya dan umat non-muslim tidak terganggu. Dalam pembahasannya, pemerintah melibatkan dunia usaha. Alhamdulillah response dunia usaha terhadap RPP tersebut sangat positif," katanya.
Lebih lanjut Wijayanto menegaskan saat ini lintas kementerian dan lembaga, dengan koordinasi Kemeterian Agama sedang menyusun Peraturan Menteri Agama (PMA), yang rencananya akan diluncurkan begitu proses pengundangan PP selesai.
"Kantor Wapres ikut memfasilitasi karena Pak JK sangat concern dengan isu halal ini," katanya.
