Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda
Sejumlah buruh pabrik pulang kerja di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (17/4/2020). - ANTARA FOTO/Fauzan
Premium

4 RPP Klaster Ketenagakerjaan Rampung Dibahas, Selamat Datang Era Baru?

08 Februari 2021 | 08:18 WIB
Dalam proses penggodokan UU Cipta Kerja, klaster ketenagakerjaan adalah salah satu yang paling membutuhkan pembahasan alot dan lama. Setelah sekian lama ditunggu, akhirnya 4 RPP klaster tersebut selesai dibahas antara pemerintah, serikat pekerja, dengan pengusaha.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan telah menyelesaikan pembahasan 4 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) klaster ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja.

Keempat regulasi tersebut yakni RPP tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA); RPP tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja; RPP tentang Pengupahan; dan RPP tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Dalam proses penggodokan UU Cipta Kerja, klaster ketenagakerjaan adalah salah satu yang paling membutuhkan pembahasan alot dan lama. Setelah sekian lama ditunggu, akhirnya 4 RPP klaster tersebut selesai dibahas antara pemerintah, serikat pekerja, dengan pengusaha.

Namun, selesainya pembahasan 4 RPP ini bukan tanpa penolakan karena masih ada sejumlah poin dalam regulasi ini yang mendapatkan sorotan misalnya skema penghitungan upah minimum, efektivitas regulasi dalam menarik investasi dan lapangan kerja, skema pendanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), manfaat JKP, hingga pesangon.

Dalam RPP tentang Pengupahan yang akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang  Pengupahan, pemerintah mengubah sejumlah ketentuan terkait dasar penghitungan upah minimum. Pasal 25 dalam RPP menyebutkan upah minimum dibagi menjadi 2 jenis yakni upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dengan syarat tertentu. 

UMP ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, sedangkan upah minimum kota/kabupaten ditentukan berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi kota/kabupaten yang bersangkutan. Adapun kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang dimaksud mengacu pada variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah yang datanya bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Silakan masuk/daftar untuk melanjutkan membaca Konten Premium

Dan nikmati GRATIS AKSES 8 artikel Konten Premium!

Masuk / Daftar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

BisnisRegional

To top