DJBC Klaim Skema Delevery Duty Paid (DDP) Beri Kepastian

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menyebut bahwa implementasi PMK.210/PMK.010/2018 yang mengatur tentang kebijakan perpajakan bagi e-commerce memudahkan bagi pelaku usaha.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 21 Januari 2019  |  21:55 WIB
DJBC Klaim Skema Delevery Duty Paid (DDP) Beri Kepastian
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi memberikan paparan dalam konferensi pers terkait ketentuan impor barang kiriman di Jakarta, Senin (17/9/2018). - JIBI/Felix Jody Kinarwan

Bisnis.com, JAKARTADirektorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menyebut bahwa implementasi PMK.210/PMK.010/2018 yang mengatur tentang kebijakan perpajakan bagi e-commerce memudahkan bagi pelaku usaha.

Dalam ketentuan tersebut terdapat kewajiban bagi penyedia platform marketplace untuk menggunakan skema delivery duty paid (DDP). DDP sendiri kerap diartikan sebagai penyerahan dilakukan di negara yang melakukan impor, tetapi bea masuk sudah dibayar dan diselesaikan, dengan begitu penjual wajib memikul semua biaya dan risiko sampai dengan barang tiba di negara tujuan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kemenkeu Heru Pambudi mengatakan bahwa sebenarnya dengan skema DDP, pemerintah mendapat banyak keuntungan karena setiap kali melakukan transaksi dengan skema itu, pemerintah mendapatkan kepastian dari aspek perpajakannya.

Salah satunya mengenai bea masuk misalnya, barang yang dibeli sudah mencakup dengan pembayaran bea masuk.

"Jadi dengan skema ini sebenarnya semuanya diuntungkan. Dan pelaku usaha juga sama," kata Heru saat ditemui di gedung DPR, pekan lalu.

Adapun jika merujuk ketentuan tersebut, skema DDP diwajibkan kepada penyedia platform e-commerce. Jika mereka tidak menggunakan skema tersebut, Kepala Kantor Kepabeanan bisa mencabut persetujuan pendaftaran penyedia platform marketplace.

Ketentuan baru mengenai perlakuan perpajakan bagi e-commerce tak hanya mengatur mengenai mekanisme pemajakannya, tetapi juga terkait dengan kewajiban para pelaku usaha dalam aspek kepabenanan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
e commerce

Editor : Achmad Aris

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top