Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan mengakui pengadaan lahan menjadi kendala pembangunan Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat.
Sejauh ini, baru pembebasan lahan untuk jalan akses (access road) yang cukup progresif. Berdasarkan data Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, dari 145 bidang tanah seluas 15,2 hektare (ha), baru 81 bidang seluas 8,3 ha yang sudah dibayarkan. Sisanya ada yang dalam proses pengajuan pembayaran ke Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), ada yang masih harus dibebaskan.
Dari 485 bidang seluas 334,9 ha untuk kebutuhan lahan area pendukung (back up area), baru 66 bidang seluas 33,7 ha yang sudah terbayar. Selebihnya ada yang dalam proses pengajuan pembayaran ke LMAN, ada pula yang belum diakuisisi antara lain karena berkas bidang tanah masih harus dilengkapi, pemilik menolak atau belum memberi keputusan.
"Masalah tanah ini memang menghambat sana-sini. Tadinya Juni 2019 target akan soft opening, tapi karena kendala, akan sedikit mundur," kata Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Agus H. Purnomo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR, Rabu (16/1/2019).
Sebelumnya, Kemenhub mengumumkan Pelabuhan Patimban, akan dioperasikan secara terbatas (soft opening) akhir 2019, khususnya terminal kendaraan (car terminal).
Soal warga yang menolak pembebasan lahan dengan alasan ganti rugi tidak cukup untuk membeli tanah pengganti, Agus berpendapat kondisi itu terjadi karena pembebasan yang terus tertunda. Pada saat yang sama, harga tanah di sekitar menanjak. "Sebaliknya, warga yang menerima pembayaran sejak awal, akhirnya mendapatkan lahan pengganti."
Agus menuturkan pekerjaan yang saat ini tengah berlangsung adalah konstruksi terminal container dan car terminal, pengerukan kolam putar dan alur pelayaran, reklamasi dengan metode cement deep mixing (CDM), konstruksi breakwater, seawall, serta peralatan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP).
Pelabuhan Patimban merupakan salah satu proyek strategis nasional yang dibangun di Kabupaten Subang, Jawa Barat.
Pembangunan yang didanai melalui Official Development Assistance (ODA Loan) Pemerintah Jepang itu dilaksanakan dalam tiga tahap. Tahap pertama, Pelabuhan Patimban direncanakan akan dapat melayani 3,5 juta TEUs peti kemas dan 600.000 kendaraan bermotor (CBU). Pada Tahap kedua, kapasitas pelayanan akan meningkat menjadi 5,5 juta TEUs dan pada tahap ketiga akan meningkat kembali hingga 7,5 juta TEUs.
