Bisnis.com, JAKARTA – Setelah berhasil mencapai target pembangunan untuk Program Satu Juta Rumah (PSR) pada tahun lalu, tahun ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan 1,25 juta unit.
Dengan rencana tersebut, Kementerian PUPR mengharap agar mendapat dukungan dari berbagai pihak mulai dari stakeholder seperti pengembang, pemerintah daerah, perbankan, swasta, dan masyarakat untuk mensukseskan program tersebut.
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, target pembangunan pada tahun ini akan ditingkatkan dari satu juta unit menjadi 1,25 juta unit.
“Target pembangunan rumah untuk masyarakat pada tahun 2019 ini kami tingkatkan dari sebelumnya satu juta unit menjadi 1,25 juta unit,” ujarnya usai acara tasyakuran HUT ke-8 The HUD Institute di Jakarta, Senin (14/1/2019).
Menurut Khalawi, pihaknya akan terus mendorong penyediaan rumah layak huni untuk seluruh masyarakat Indonesia melalui PSR. Pasalnya, saat ini kebutuhan rumah masyarakat akan terus meningkat setiap tahunnya.
Khalawi menambahkan, pemerintah tetap membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk pelaksanaan PSR di lapangan. Hal itu dikarenakan pemerintah hanya mampu menyediakan hunian bagi masyarakat melalui dana APBN hanya sekitar 20% saja.
Baca Juga
Sekitar 30% pembangunan rumah berasal dari bantuan pembiayaan perumahan bersubsidi yakni dari kredit pemilikan rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sisanya, 50% adalah rumah yang dibangun oleh masyarakat secara swadaya dan pengembang perumahan secara formal.
“Kami berharap seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan bisa mendukung pelaksanaan pembangunan Program Satu Juta Rumah ini. Oleh karena itu, kami juga berharap kontribusi dari para pengembang perumahan untuk membangun lebih banyak rumah bagi masyarakat di tahun 2019 ini,” tegasnya.
Sejumlah program bantuan perumahan pun dilaksankan oleh Kementerian PUPR untuk mengejar backlog perumahan yang ada. Beberapa program tersebut antara lain pembangunan rumah susun sewa (Rusunawa) untuk MBR, rumah untuk pekerja atau buruh, ASN, dan mahasiswa.
Selain itu, Kementerian PUPR juga akan mengusahakan pembangunan rumah khusus di daerah perbatasan, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau lebih dikenal sebagai bedah rumah, serta bantuan prasarana, sarana dan utilitas berupa jalan lingkungan dan sanitasi untuk rumah bersubsidi pemerintah.
Ada pula, bantuan pembiayaan perumahan untuk masyarakat melalui penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), Selisih Suku Bunga, Bantuan Uang Muka dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan.
“Kami juga akan berusaha untuk memberikan insentif bagi para pengembang dan berbagai pihak yang mendukung Program Satu Juta Rumah ini. Kami juga tengah mendorong kemudahan perizinan dan pola Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di sektor perumahan,” tambahnya.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, capaian pada 2015 berjumlah 699.770 unit, 2016 sebanyak 805.169 unit dan 2017 sebanyak 904.758 unit. Pada 2018, pemerintah akhirnya bisa melampaui target pembangunan Program Satu Juta Rumah yakni 1.132.621 unit.
