Bisnis.com, JAKARTA--Kementerian Perhubungan siap memfasilitasi maskapai nasional guna menekan biaya operasional penerbangan, khususnya dari bahan bakar.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Polana B. Pramesti mengatakan komponen biaya avtur berkontribusi sebesar 30%-40% dari total biaya operasional. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga juga telah dilakukan dengan Pertamina Aviation, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, dan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNI) atau AirNav Indonesia.
"Kami akan koordinasi dengan Kementerian ESDM, karena Kemenhub tidak memiliki kewenangan soal avtur. Dalam waktu dekat saya akan undang Pertamina Aviation sebagai pihak pemasok avtur," kata Polana, Senin (14/1/2019).
Dia mengungkapkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sudah menjalin komunikasi dengan Menteri ESDM Ignatius Jonan terkait dengan kemungkinan penurunan harga avtur. Penurunan harga avtur yang diminta hanya pada beberapa bandara dengan pergerakan pesawat tinggi.
Pihaknya menyebutkan bandara yang dimaksud seperti Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng, Bandara Halim Perdanakusuma di Jakarta, Bandara Juanda di Surabaya, Bandara I Gusti Ngurah Rai di Denpasar, dan Bandara Sultan Hasanuddin di Makassar.
Polana juga berharap pengelola bandara bisa memberikan potongan harga Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U). Di sisi lain, AirNav Indonesia juga telah berkomitmen untuk menunda penaikan tarif air route.
"Untuk kedua komponen tarif tersebut memang kontribusinya tidak sebesar avtur, tetapi bentuk diskon atau insentif bisa membuat maskapai terbantu," ujarnya.
Dia mengakui kondisi keuangan sebagian besar maskapai sedang kurang baik dalam beberapa tahun terakhir. Akan tetapi, Kemenhub juga memikirkan kepentingan masyarakat karena moda transportasi udara di Indonesia yang merupakan negara kepulauan sangat dibutuhkan.
Peran pemerintah dinilai sangat krusial bagi kelangsungan usaha maskapai. Beberapa negara seperti Hong Kong, India, dan Malaysia juga telah bergerak untuk memproteksi maskapai nasionalnya.
Sebelumnya, Direktur Utama AP II Muhammad Awaluddin siap untuk membantu maskapai untuk menyesuaikan kembali biaya langsung yang harus dikeluarkan seperti PJP4U.
"Akan ada persentase yang akan kami hitung kembali dan nanti akan ada yang bisa dikembalikan kepada maskapai. Harapannya bisa ikut menurunkan biaya operasional maskapai," kata Awaluddin.
Secara terpisah, Direktur Utama AirNav Indonesia Novie Riyanto juga akan menunda penaikan tarif air route yang rencananya akan diterapkan pada Januari 2019.
"Kenaikan yang rencananya diterapkan Januari akan kami suspend. Setelah itu akan kami lihat lagi," ujar Novie.
Caption: Dirjen Perhubungan Udara Polana B. Pramesti mengapresiasi langkah maskapai nasional yang menurunkan harga tiket penerbangan, Senin (14/1/2019).
