Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah mencatatkan kinerja positif dengan mencapai target penerimaan negara di dalam APBN 2018.
Dari target penerimaan negara senilai Rp1.894,7 triliun di APBN 2018, pemerintah mencatatkan penerimaan senilai Rp1.942,3 triliun atau 102,5% dari target.
Penerimaan negara sepanjang 2018 lalu tercatat tumbuh 16,6% dibanding realisasi penerimaan di dalam APBN-P 2017.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan realisasi penerimaan negara yang melebihi target merupakan yang pertama kali terjadi sejak 2012.
"Kita semua menutup 2018 dengan rasa syukur, dengan kerja keras. Berbekal hasil APBN 2018 yang positif, kita semua dapat menyambut 2019 dengan penuh optimisme," ujarnya saat konferensi pers di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rabu (2/1/2019).
Laju pertumbuhan penerimaan perpajakan maupun penerimaan pajak tercatat mampu tumbuh dua digit.
Penerimaan perpajakan berkontribusi terhadap penerimaan negara senilai Rp1.521,4 triliun. Meski hanya mencapai 94% dari target di dalam APBN 2018, penerimaan perpajakan tercatat mampu tumbuh 13,2 % dari perolehan di tahun sebelumnya.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berkontribusi senilai Rp407,1 triliun, jauh di atas target penerimaan di dalam APBN 2018 yang sebesar Rp147,8 triliun. Angka itu setara dengan pertumbuhan sebesar 30,8% dibanding pencapaian pada tahun sebelumnya.
Sri Mulyani mengungkapkan penerimaan pajak yang masih mengalami shortfall perlu menjadi catatan pada tahun anggaran 2019.
Dirinya mengungkapkan pemerintah mungkin saja masih menghadapi ketidakpastian pada tahun anggaran 2019. Hal tersebut berupa tantangan fluktuasi harga komoditas dan migas serta aktivitas perdagangan global yang cenderung melambat.
"Meski mengumpulkan pajak cukup besar, dunia usaha mesti merasakan insentif yang besar juga. Dalam menciptakan keseimbangan, insentif perpajakan akan terus kami dorong untuk meningkatkan daya saing," tutur Sri Mulyani.
Menkeu menyatakan sepanjang tahun lalu, pemerintah sudah menggulirkan beragam insentif perpajakan bagi dunia usaha untuk mengembangkan usahanya.
