Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan bisa berhenti total pada tahun depan.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar menyebutkan para pelaku perikanan tangkap diharapkan sudah beralih sepenuhnya menggunakan alat tangkap ramah lingkungan pada tahun depan. “Nggak ada relaksasi,” katanya ketika ditemui di sela-sela acara Hari Anti Korupsi Sedunia 2018 di Gedung Mina Bahari III, KKP, Senin (10/12/2018).
Untuk mendukung peralihan, menurut Zulficar pihaknya telah melakukan tiga metode pendekatan yakni penggantian alat tangkap yang diberikan secara gratis bagi nelayan dengan kapal berbobot kurang dari 10 gross tonnage (GT), mendorong akses pemodalan baik melalui perbankan mitra untuk pelaku perikanan tangkap dengan bobot kapal 10-30GT, dan mengharuskan penggantian alat angkap bagi kapal dengan bobot lebih dari 30GT.
Terkait penggantian alat tangkap bagi nelayan dengan bobot kurang dari 10 GT, menurut Zulficar hingga saat ini KKP telah mendistribusikan sekitar 9.700 unit alat tangkap. Berdasarkan pengamatan pihaknya, penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkunganm khususnya cantrang terkonsentrasi di beberapa tempat seperti Pantai Utara Pulau Jawa (Pantura), Kalimantan Barat,dan Sumatra Utara.
Menurutnya, distribusi alat tangkap ramah lingkungan bagi para nelayan dengan kapal berbobot kurang dari 10 GT masih akan terus berjalan. Untuk itu, pihaknya meminta dukungan dari pemerintah daerah terkait pendataan nelayan-nelayan yang memerlukan penggantian alat bantu tangkap.
“Jumlahnya ini yang kadang masih bergerak. Kami tunggu data pasti dari dinas masing-masing [terkait] jumlah, itu yang kita dorong untuk penggantian,” jelasnya.
Khusus untuk kapal dengan bobot lebih dari 30 GT, pihaknya juga memberikan penawaran wilayah penangkapan ikan di lokasi-lokasi yang dianggap melimpah dengan ikan seperti di Laut Arafura, Natuna, dan WPP 711 dengan catatan telah melakukan penggantian alat tangkap.
Selain pemerintah daerah KKP juga meminta bantuan pihak penegak hukum guna memastikan bahwa aturan terkait penggunaan alat tangkap ramah lingkungan benar-benar dilakukan.
DISTRIBUSI KAPAL
Selain alat tangkap, KKP juga melakukan pengadaan bantuan kapal yang ditarget sebanyak 565 unit kapal senilai Rp42 miliar tahun ini. Berdasarkan catatan Bisnis 99% atau 560 unit diataranya merupakan kapal berbobot kurag dari 5GT sementara sisanya berukuran 5GT.
Menurut Zulficar, hingga saat ini sebanyak 504 kapal telah selesai dibangun adapun sisanya masih dalam tahap finalisasi. Adapun untuk tahun depan, KKP berencana menyalurkan 300 unit bantuan kapal dengan bobot di bawah 5 GT.
“Tetap ada program bantuan kapal tapi kita enggak mau terlalu ambisius. Kita justru dorong ke manajemen tata kelolanya supaya mendapatkan manfaatnya,”katanya.
Menurut Zulficar, perhitungan ini juga telah mempertimbangkan target produksi perikanan tangkap tahun depan yang diestimasi akan mencapai sekitar 8 juta ton.
Adapun produksi hingga Oktober 2018 telah mencapai 7,1 juta ton sementara hingga akhir tahun diprediksi bisa mencapai 8,4 juta ton atau lebih tinggi dari perencanaan KKP.
