Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah menerima hibah dari Korea Selatan sebesar US$10 juta guna tanggap darurat dan rehabilitasi pascabencana yang melanda Sulawesi Tengah.
Pemerintah Korea Selatan di bawah kerangka Kerjasama Strategis Khusus Korea-Indonesia berkomitmen untuk memberikan hibah sebesar US$10 juta guna membantu rehabilitasi dan rekonstruksi Sulawesi Tengah pascagempa dan tsunami yang terjadi pada 28 September 2018 Ialu.
Dari jumlah tersebut, dana tunai senilai US$1 juta sudah diberikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan sebesar US$ 1,5 juta sudah diberikan sebelumnya pada 11 Oktober 2018, dalam bentuk sumbangan 160 set tenda, dan pengiriman dua pesawat pengangkut militer (C-130 Hercules) pada 8-26 oktober 2018 dan satu pesawat pengangkut militer (C-130 Hercules) pada 9-30 November 2018.
Duta Besar Korea Selatan Kim Chang-beom mengungkapkan alasan dibalik pemberian hibah ini karena Korea Selatan merasa sangat dekat dengan Indonesia.
"Indonesia dan Korea adalah teman sehati dan itu yang kami percayai. Lalu, Indonesia terutama saat ini kepemimpinan dan pemerintahannya sangat berfokus ke pembangunan infrastruktur dan segala kebutuhan untuk mengembangkan industri 4.0," ungkapnya seusai pertemuan bilateral dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Selasa (4/12/2018).
Dia melanjutkan US$7,5 juta akan diberikan kepada BNPB sebesar US$2,5 juta pada akhir tahun ini dan sisanya US$5 juta akan digunakan melalui konsultasi dengan Bappenas untuk rekonstruksi dan rehabilitasi yang dibutuhkan untuk Sulawesi Tengah dan dimasukkan sebagai program bantuan hibah multi-tahun Korea International Cooperation Agency (KOICA).
Baca Juga
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Wismana Adi Suryabrata menuturkan saat ini Bappenas masih menyusun rencana induk rekonstruksi dan rehabilitasi setelah bencana di Sulawesi Tengah.
"Nah, yang butuh rencana induk, nanti rencana aksi masih disusun. Jadi nanti pihak Korea akan mengikuti apa yang dipersiapkan oleh pemerintah, itu prinsipnya," tegasnya.
Pemerintah menargetkan rencana induk ini dapat selesai akhir tahun ini sehingga dapat diimplementasikan pada 2019.
Dikutip dari keterangan pers yang diterima Bisnis, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengapresiasi hibah tersebut dan berkomitmen untuk menggunakannya dengan sebaik-baiknya.
"Pemerintah Indonesia akan terus berupaya mendorong efektivitas dan efisiensi mitigasi bencana di Indonesia agar dapat meminimalkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur ketika bencana terjadi," ungkapnya.
Selain menerima hibah dari Korea Selatan, pemerintah juga mendapatkan dana hibah dari berbagai lembaga internasional seperti Asian Development Bank (ADB), Bank Dunia, Pemerintah Selandia Baru, Jepang dan Jerman.
