Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menghentikan sementara perluasan kawasan kebun sawit sampai ditemukan data luas lahan yang konkret bahkan setelah morotarium selesai. Selain itu, intensifikasi kebun juga akan ditingkatkan.
Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang mengatakan kebijakan pemerintah ke depannya tidak akan berusaha menambah luas areal tanam kelapa sawit. Sebaliknya, pelaku usaha dan petani diminta untuk meningkatkan produktivitas kebunnya yang rata-rata di 2—3 ton/ha.
"Kami rapikan semua [data lahan]. Kami stop dulu untuk tidak memberikan ijin sampai dengan lihat perubahan pada peningkatan produktivitas [kebun]. Kebijakan kami untuk membangun perkebunan ini tidak menambah area, kecuali lahan lahan petani yang perlu kami bantu untuk perluasannya," tegasnya pada Rabu (28/11).
Bambang mengatakan kebijakan Ditjen Perkebunan di bawah arahannya untuk membangun perkebunan Indonesia tidak pada upaya perluasan tapi mengoptimalkan lahan yang semula produktivitas hanya 3 ton akan ditingkatkan menjadi 6-9 ton, begitu juga komoditas lainnya.
Upaya peningkatan produksi dan produktivitas, katanya, adalah ujung dari penerapan inpres no.8 tahun 2018. Bambang mengharapkan dengan memulai tata kelola perkebunan yang baik sesuai inpres penambahan area tidak lagi dibutuhka karena suplainya sudah terpenuhi baik dari kualitas dan kuantitas.
"Kuncinya ada di intensifikasi," katanya. Bambang mengatakan untuk mencegah pertambahan luas areal perkebunan kelapa sawit sarjana pertanian akan diturunkan ke desa-desa untuk mengawalnya. Dengan begitu dia optimistis tingkat produktivitas yang sebelumnya 2 ton dengan hanya ada satu sarjana di desa itu jadi bisa meningkat 4-8 ton.
Pemerintah, lanjutnya, juga sedang mendata ulang luas kebun yang konkret sebab beberapa lembaga memiliki perbedaan luas kebun. Bambang mengatakan berdasarkan data KPK izin perkebunan kelapa sawit ada 20 juta hektare, sementara via citra satelit 16 juta hektare dan data yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian 14 juta hektare.
"Saat ini melakukan pendataan secara nasional. Kita secara terpadu bekerjasama dengan BPS, KPK dan lembaga terkait yang punya basis data untuk kita himpun bersama jadi data valid. Jadi jangan kaget misalnya ada penambahan lahan menjadi 16.000 hektare atau 20.000 hektare itu berarti bukan tanam baru tapi baru ketahuan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
