Bisnis.com, JAKARTA - Lahan kritis, limbah sungai, dan sampah masih jadi permasalahan utama yang berkaitan dengan lingkungan hidup di sejumlah kabupaten.
Yayat Hidayat, Wakil Ketua DPRD Bandung, mengatakan sebagai hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, Kabupaten Bandung masih menghadapi tiga isu utama lingkungan hidup yaitu keberadaan lahan kritis di hulu sungai, pencemaran air anak sungai Citarum, dan pengelolaan sampah yang belum optimal.
“Selain menampung aspirasi masyarakat, berbagai dukungan telah kami lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, antara lain dengan menerbitkan 18 Peraturan daerah, dan pemerataan anggaran untuk semua kegiatan pengelolaan lingkungan hidup bagi seluruh instansi terkait,” jelas Yayat melalui siaran pers yang diterima Bisnis, Minggu (25/11/2018).
Dia menambahkan bahwa DPRD Kabupaten Bandung mendorong pencanangan beberapa program konservastif, yaitu program 1.000 Kampung Sabilulungan Bersih (Saber), program penjaga lingkungan (Badega), program Raksa Desa untuk kebersihan rumah dan ketersediaan air, program Sabilulungan Hiji Dua (Sajiwa), yaitu setiap rumah diwajibkan untuk memiliki satu lubang organik pengelolaan sampah, dan menanam minimal dua pohon, serta program Sabilulungan Tanam Pohon Kesayangan (Satapok).
Terkait fenomena banjir yang kerap terjadi di Bandung, Yayat mengakui masalah ini memerlukan sinergitas semua pihak. Menurutnya, wilayah hulu, hilir, dan tengah Sungai Citarum merupakan kewenangan beberapa pihak, baik pemerintah maupun swasta.
Dia menyebut dengan program Badega, DPRD mengajak masyarakat agar bersama-sama menjaga sungai. Ada pun koordinasi juga terus dilakukan dengan Balai Wilayah Sungai untuk mencegah banjir melalui normalisasi sungai.
"Kami harap normalisasinya [pengerukan sedimentasi] dapat dilaksanakan dengan betul, mengembalikan posisi sungai seperti dulu, sehingga sungai bisa lebar lagi," tegasnya.
Yayat menerangkan, selain mendorong moratorium ijin bagi industri pencemar di sungai Citarum, DPRD Kabupaten Bandung juga sangat memperhatikan proses alih fungsi lahan. Dia meminta kepada pemerintah agar alih fungsi yang terjadi tidak merusak daya dukung lingkungan hidup, serta mendorong upaya penanaman hutan, khususnya lahan kritis.
“Kami mendorong percepatan RTRW Kabupaten Bandung dalam Perda 27/2016, untuk mencegah alih fungsi lahan yang mengganggu lingkungan. Kami juga memberikan peringatan pada pemegang ijin LH yang melanggar, dan penindakan dalam bentuk sanksi administrasi, hingga penutupan, serta sosialisasi. Begitu pula dalam pengawasan, senantiasa bekerjasama dengan Puspida, Polres dan pengadilan,” lanjutnya.
Sebagai informasi, Komisi XII DPR-RI telah memberikan imbauan dalam rapat kerja bersama Kementerian LHK untuk mengatasi pencemaran air sungai. Komisi VII juga mengimbau KLHK bisa menaikkan kualitas air sungai sesuai PP No.82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
Tak hanya itu, Komisi XII juga meminta Kementerian LHK untuk menginvetarisasi dan menindak sejumlah perusahaan yang mencemari sungai, khususnya di daerah Bekasi dan Bogor, untuk sungai Cisadane dan sungai Citarum.
Pada Jumat (23/11/2018) adalah hari terakhir wawancara DPRD untuk penilaian anugerah Nirwasita Tantra Tahun 2018, yang diselenggarakan oleh KLHK. Wawancara tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dukungan DPRD dalam pelaksanaan program pengelolaan lingkungan hidup, yang dijalankan oleh para kepala daerah kandidat Nirwasita Tantra 2018.
Sebanyak lima Kabupaten bersaing untuk menjadi yang terbaik bagi setiap kategori. Selain Kabupaten Bandung, empat kandidat kabupaten lain yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kabupaten Dharmasraya.
Dedi Rahmanto, Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan menamabahkan, sebagai daerah yang cukup rawan dengan potensi ancaman tsunami, wilayahnya menghadapi tiga isu utama, yaitu bencana alam dan banjir, meningkatnya timbulan sampah domestik, serta fenomena penurunan kualitas air permukaan.
“Mengatasi isu-isu tersebut, kami mendorong upaya normalisasi sungai dan penananaman pohon (bambu) untuk menguatkan pinggir sungai. Proses normalisasi harus sesuai dengan kebutuhan debit air sehingga tidak mengganggu lingkungan. Terkait masalah sampah, saat ini telah ditambah satu buah TPA, dan program program bank sampah di pasar-pasar kecamatan,” jelasnya.
Dukungan kebijakan melalui Perda dan anggaran pengelolaan lingkungan hidup menjadi hal prioritas bagi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini terbukti dengan alokasi anggaran yang selalu meningkat setiap tahunnya. Sementara untuk bentuk pengawasan, DPRD juga terjun langsung untuk melakukan pemantauan terkait perijinan tambang galian C dan kegiatan usaha sawit.
"Di Kabupaten Pesisir Selatan, sudah ada perijinan satu pintu. Jika sudah beres secara administrasi, maka dilakukan peninjauan lapangan. Hal ini untuk mencegah terjadinya penyimpangan di lapangan, yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Begitu pula jika ditemukan perijinan yang tumpang tindih, dan tidak ada aktivitas, kami mohonkan ijinnya agar segera dicabut, untuk mencegah alih fungsi lahan," jelas Dedi.
Dia juga menyampaikan beberapa inovasi lokal telah diterapkan yaitu pola Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), untuk mendorong ekonomi masyarakat melalui kegiatan pengembangan pariwisata alam.
