Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menargetkan beleid terkait dengan pengendalian penggunaan kantong belanja berbahan plastik segera dapat dijalankan pada awal 2019.
Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menuturkan pihaknya tengah melakukan sinkronisasi aturan. Dengan beleid berupa peraturan menteri ini, Indonesia dapat mengendalikan material plastik sehingga tidak mencemari lingkungan.
“Permen [peraturan menteri] pengurangan penggunaan kantong belanja plastik sedang disiapkan,” kata Siti, pekan lalu.
Beleid tersebut akan menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah untuk memperluas pengendalian. Dalam aturan ini, pemerintah menyiapkan skema insentif dan disinsentif bagi daerah yang menerapkan pengendalian penggunaan plastik.
Novrizal Tahar, Direktur Pengelolaan Sampah KLHK, menuturkan bahwa saat ini, tantangan terbesar dari beleid ini adalah memutuskan material pengganti plastik. “Konsepnya kami dorong untuk pembatasan sampah,” kata Novrizal.
Dia menuturkan, saat ini gelombang pelarangan penggunaan plastik telah diterapkan oleh sejumlah pemerintah daerah, seperti Bogor dan Denpasar.
Novrizal mengharapkan lebih banyak pemerintah daerah yang mengambil sikap dalam pelarangan penggunaan kantong plastik ini, walaupun peraturan menteri belum rampung.
“Sesuai amanat undang-undang pengelolaan sampah adalah salah satu kewenangan yang telah didelegasikan ke daerah. Beleid ini hanya payung besarnya,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1664586373.jpg?w=184&h=104)
