Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pertanian optimistis dapat menerbitkan 42.950 rekomendasi teknis untuk merealisasikan program peremajaan kebun kelapa sawit seluas 185.000 hektare.
Program peremajaan sempat tersendat tahun ini karena rekomendasi teknis tidak kunjung diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementan. Rekomendasi teknis ini diperlukan untuk bisa mencairkan dana peremajaan lahan yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDP-KS).
Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Bambang menjelaskan memang terdapat saluran yang mampat pada 2018 ini sehingga rekomendasi tidak kunjung diterbitkan oleh direktoratnya. Saluran mampat yang dia maksud adalah belum adanya titik temu antara Ditjenbun dengan BPDP-KS.
“BPDP-KS ketika itu enggan mencairkan dana karena merasa punya tanggung jawab lebih pada keberhasilan program peremajaan kebun kelapa sawit. Jadi ada penambahan aturan diluar pedoman umum supaya dana yang disalurkan pasti berhasil,” katanya pada Jum’at (9/11).
Padahal menurut Bambang tanggung jawab pembangunan fisik kebun kelapa sawit merupakan tupoksi dari direktoratnya serta pejabat pemda. Sementara BPDP-KS bertugas untuk menyalurkan dana peremajaan. Sampai Kemenko Perekonomian memutuskan agar semua rekomtek mendapatkan pendanaan pada September lalu.
“Perintah Pak Menko agar BPDP-KS membayarkan secepatnya semua rekomendasi teknis, sementara tanggung jawab fisik ada di Ditjenbun. Rekomtek untuk 2017 sudah dibayarkan September 2018 [seluas 14.792 hektare]. Kami terbantu setelah realisasi pembayaran di Oktober,” katanya.
Baca Juga
Bambang menjelaskan setelah pembayaran rekomendasi teknis pada 2017 sebesar Rp356 miliar dicairkan sekarang direktoratnya sudah menyiapkan rekomendasi teknis untuk kebun seluas 43.000 hektare. Ditjebun, lanjutnya, akan segera menerbitkan rekomendasi teknis untuk 42.950 hektare. Lalu berjalan terus sampai dengan target 185.000 hektare tahun ini tercapai.
“Rekomendasi teknis untuk 185.000 hektare kemungkinan tercapai. Kalau tidak ada perubaan lagi antara lembaga dan pemda sudah mendukung tidak akan kendala lagi untuk menerbitkan rekomendasi teknis,” lanjutnya.
Selain itu, Bambang juga mengungkapkan ada beberapa tantangan yang harus dihadapi untuk menarik minat masyarakat berkomitmen untuk meremajakan kebunnya. Oleh karena pembayaran untuk rekomendasi teknis tahun lalu tersendat banyak petani rakyat yang menjadi ragu untuk berkomitmen.
Pasalnya petani takut kalau sudah meremajakan kebun tapi pencairan dana harus tersendat. Faktor lain, kata Bambang, petani masih belum tertarik dengan bantuan dana peremajaan sebesar Rp25 juta/ha karena dianggap terlalu kecil untuk menggarap lahan sekaligu memenuhi kebutuhan selama periode tidak berproduksi.
“Mereka masih bersikukuh tetap percaya pada pohon dari benih asalan meski cuma menghasilkan 1-2 TBS. Kami perlu melakukan penyuluhan untuk yang seperti ini,” katanya.
Total lahan perkebunan sawit rakyat mencapai 5,6 juta hektare sedangkan lahan yang harus diremajakan mencapai 2,4 juta hektare. Lahan itu perlu diremajakan dengan berbagai pertimbangan diantaranya adalah usia pohon yang tidak lagi produktif, penggunaan benih asalan sehingga produktivitas rendah dan budidaya yang tidak mendukung.
Bambang mengatakan realisasi peremajaan atas rekomendasi teknis yang sudah dijalankan kemungkinan baru bisa dilaksanakan pada tahun depan. Menurutnya perlu ada beberapa persiapan untuk dilakukan untuk merealisasikan peremajaan seperti penguatan kelembagaan, pengembangan SDM dan penyiapan sarana dan prasarana.
Sebelumnya, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (ASPEKPIR) menyanggupi untuk meremajakan lahan seluas 135.000 hektare.
Ketua Aspek-PIR Indonesia, Setiyono mengatakan pihaknya siap mendukung program pemerintah demi meningkatkan produktivitas nasional. Dia menambahkan sebenarnya lahan anggotanya yang layak diremajakan mencapai 512.000 hektar.
Namun karena berbagai alasan seperti takut akan berkurangnya pemasukan dan masih tingginya produktivitas maka anggota yang menyanggupi lahan diremajakan hanya 135.000 hektar.
"Kami optimistis target tersebut bisa tercapai. Angka 185.000 hektar juga bukan target yang muluk pasti bisa. Kami mengharapkan insentif dana Rp25 juta dapat segera cair ," katanya.
Menurutnya, salah satu ketakutan petani dalam melakukan peremajaan adalah tingginya biaya yang mencapai Rp60 juta rupiah. Sementara dana bantuan hanya sebesar Rp25 juta dan dana pendamping dari kredit bank memerlukan legalitas lahan yang berbelit seperti yang diutarakan Bambang.
Padahal kata Setiono, meremajakan perkebunan per hektarnya tidak sampai semahal itu. Menurutnya dengan bantuan dana Rp25 juta petani sudah bisa meremajakan dan bertahan sampai dengan tahun pertama penanaman.
"Dengan dana sekitar Rp17 juta itu cukup sebenarnya. Sisanya bisa dipakai untuk bertahan hidup selama pohon belum berbuah," pungkasnya.
