Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mendorong pemerintah untuk mengatrol target pembangunan rumah bersubsidi pada tahun depan.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah saat menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dia mengatakan tahun ini target pembangunan rumah bersubsidi dari pemerintah sekitar 260.000 unit di seluruh Indonesia.
Adapun tahun depan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR hanya menyasar target sekitar 184.000 unit.
“Kami berharap untuk rumah subsidi ini perlu ada tambahan target yang akan diluncurkan tahun depan. Terutama FLPP dan SSB. Karena yang kita lihat di Kementerian PUPR ada penurunan target untuk tahun depan,” ujarnya di Kantor Wakil Presiden RI, Kamis (8/11/2018).
Menurutnya, permintaan rumah bersubsidi saat ini semakin tinggi. Terlebih, kata dia, ada skema pembiayaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan atau BP2TB dari Kementerian PUPR.
Juanaidi menilai, jika skema tersebut diarahkan kepada program rumah bersubsidi akan lebih baik. Skema tersebut akan membuat serapan pasar rumah bersubsidi lebih tinggi.
Dia pun menekankan, saat ini yang dibutuhkan untuk menggenjot pasar adalah angsuran murah dan bukan strategi ‘mengakali’ uang muka.
“Toh pemerintah pusat sudah mempunyai ketentuan yang baik bahwasanya untuk masyarakat MBR itu dengan uang muka 1% itu sudah baik. Nah kalau dana ini ditambah lagi saya pikir serapannya lebih baik dan dana bergulirnya akan besar dan tidak membebani pemerintah lebih banyak,” tuturnya.
Oleh karena itu, menurutnya angka ideal target pembangunan rumah bersubsidi tahun depan mencapai 300.000 unit. Dari target itu, dia optimitis Apersi dapat merealisasikan sekitar 150.000 unit melalui 2.700 anggota pengembang di seluruh Indonesia.
