Kebutuhan Masyarakat Jadi Orientasi Pembangunan Infrastuktur

Pemerintah menekankan pembangunan infrastruktur yang massif tidak hanya bertujuan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing. Infrastruktur juga dibangun untuk memberikan dampak sosial bagi masyarakat.
Rivki Maulana | 03 November 2018 10:18 WIB
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (kanan) dan Bupati Temanggung Bambang Sukarno (kiri) berjalan menyusuri jembatan gantung, di sela-sela peresmian pembangunan infrastruktur di Parakan, Temanggung, Jateng, Sabtu (17/6). - Antara/Anis Efizudin

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menekankan pembangunan infrastruktur yang massif tidak hanya bertujuan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing. Infrastruktur juga dibangun untuk memberikan dampak sosial bagi masyarakat.

Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah fokus membangun infrastrukutur sesuai dengan kebutuhan masyarakat. "Sejak dari tahap perencanaan sampai program, orientasinya adalah manfaat pembangunan bagi masyarakat," ujarnya dalam siaran pers, Sabtu (3/11/2018).

Menurut Basuki, orientai pada kebuthan masyarakat membuat pembangunan infrastruktur dirasakan langsung baik secara ekonomi dan sosial di seluruh Indonesia. Dia menggambarkan, renovasi bangunan inti di tujuh pos lintas batas negara atau PLBN juga dilengkapi dengan bangunan pasar.

Dia menegaskan, pembangunan PLBN bukan sekadar unjuk gigi, tapi memenuhi kebutuhan masyarakat perbatasan dengan menciptakan embiro pusat pertumbuhan baru. Di PLBN Skouw misalnya, transaksi ekonomi bukan sekadar jual beli barang makanan, tapi juga transaksi emas.

Untuk mendukung pengembangan pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan, Kementerian PUPR terus memacu pembangunan jalan perbatasan. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Basuki menyebut jalan perbatasan sepanjang 176,2 kilometer terlah rampung. Sementara itu, jalan perbatasan di Kalimantan telah tembus 1.692 kilometer dari total panjang 1.906 kilometer. Adapaun di Papua jalan perbatasan sudah tembus 909 kilometer dari total 1.098 kilometer.

Basuki mengimbuhkan, pembangunan infrasruktur merupakan cara pemerintah untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. "Keputusan membangun infrastruktur juga harus juga bisa mempersatukan dan menciptakan keadilan sosial sehingga pembangunan tidak hanya berpusat di Jawa dan Sumatera," tuturnya.

Selain jalan, Kementerian PUPR juga membangun jembatan gantung yang menghubungkan antardesa. Secara kumulatif, jembatan gantung yang dibangun pada 2015-2018 mencapai 164 jembatan.

Untuk memenuhi kebutuhan dasar yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, Kementerian PUPR juga membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program rumah khusus, bantuan stimulan rumah swadaya, rumah susun, dan PSU yang tersebar hingga ke wilayah terluar Indonesia. S

Tag : infrastruktur
Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top