Langkah Mitigasi KLHK Atas Dampak PLTA di Sumut Dinilai Tepat

Langkah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memitigasi dampak pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Batangtoru, Tapanuli Selatan, dinilai sudah sangat tepat.
Yusuf Waluyo Jati | 28 Oktober 2018 21:58 WIB
Orangutan Tapanuli - bbc.com

Bisnis.com, JAKARTA - Langkah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memitigasi dampak pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Batangtoru, Tapanuli Selatan, dinilai sudah sangat tepat.

Langkah tersebut memastikan proyek energi terbarukan tersebut bisa berjalan selaras dengan upaya perlindungan bentang alam Batangtoru dan konservasi orangutan.

Anggota Dewan Energi Nasional dari unsur lingkungan hidup Sonny Keraf menyatakan bahwa Kementerian yang dipimpin Menteri Siti Nurbaya telah melakukan sejumlah langkah tepat dalam memitigasi dampak pembangunan PLTA.

“Langkah KLHK sudah benar,” kata Sonny, yang merupakan Menteri Lingkungan Hidup periode 1999-2001, dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (28/10/2018).

Langkah tersebut termasuk mengirimkan tim untuk melakukan pemantauan intensif terhadap orangutan dan habitatnya. Selain itu, KLHK juga sudah memerintahkan pengembang PLTA Batangtoru merevisi dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) untuk mengakomodasi keberadaan orangutan di sekitar lokasi pembangunan PLTA.

Instruksi-intruksi konkret seperti kewajiban untuk menyiapkan jembatan arboreal dan perlindungan koridor orangutan juga sudah disampaikan KLHK kepada pengembang PLTA.

Sonny menyatakan, pembangunan PLTA Batangtoru penting untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan yang rendah emisi gas rumah kaca (GRK).

Ini merupakan bagian dari perwujudkan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi GRK seperti sudah dinyatakan Presiden Joko Widodo saat konferensi perubahan iklim di Paris pada 2015.

Pada sisi lain, perlindungan terhadap orangutan dan seluruh ekosistemnya juga tidak boleh dikorbankan atas nama pembangunan.

“Jadi ini memang tanggung jawab KLHK. Penggunaan energi terbarukan untuk mengurangi emisi GRK harus didorong sementara konservasi ekosistem hutan dan habitat orangutan juga harus dijaga,” katanya.

Sonny menyerukan kepada segelintir LSM yang masih menyuarakan penolakan pembangunan PLTA Batangtoru untuk berfikir lebih komprehensif. Penolakan tersebut berarti seakan mengizinkan penggunaan energi berbasis fosil seperti batu bara dan minyak bumi berlangsung terus.

“Kalau semua pembangunan pembangkit energi terbarukan diadang dengan isu lingkungan, tidak akan ada investor yang mau masuk. Maka komitmen kita untuk menurunkan emisi GRK akan terancam. Lalu kita akan terus menerus membakar batu bara yang membuat dampak buruk perubahan iklim menjadi-jadi,” katanya.

Sonny menegaskan, pengembangan proyek pembangkit listrik bukanlah tanpa risiko. Untuk itu, harus dipilih proyek yang memiliki risiko paling rendah dan dilakukan mitigasi terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan.

Dia juga mengingatkan, pengembangan energi terbarukan yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalam negeri akan mengurangi impor bahan bakar minyak yang berarti penghematan devisa.

“Untuk PLTA Batangtoru, akan menggantikan pembangkit diesel terapung yang kita sewa dari Turki dengan biaya besar dan masih menggunakan minyak bumi. Jika bisa memanfaatkan sumber daya di dalam negeri, tentu akan lebih baik dan lebih murah,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan, untuk memastikan kelestarian orangutan, pihaknya memerintahkan agar pengembang PLTA Batangtoru menjaga koridor orangutan yang ada.

Dia juga menyatakan, sudah menginstruksikan agar pengembang PLTA memperkuat dokumen amdal untuk mengakomodasi keberadaan orangutan di sekitar lokasi pengembangan.

Tag : plta, dewan energi masional, klhk
Editor : Yusuf Waluyo Jati

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top